Ilustrasi Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit (Foto: UGM/PT Propadu Konair Taruhubun)

Konawe Utara, HAISAWIT – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan kajian lapangan di Kawasan Transmigrasi Hialu, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini difokuskan pada pengelolaan sawit berkelanjutan dan perumusan desain komoditas unggulan kawasan, Rabu (5/11/2025).

Ketua Tim Ekspedisi Patriot Hialu Output 1, Mohamad Rachmadian Narotama, menyampaikan bahwa potensi utama kawasan transmigrasi Hialu saat ini berasal dari perkebunan kelapa sawit. Namun, pengembangan sawit di wilayah tersebut memerlukan strategi berbasis data agar tidak menimbulkan konflik sektor lain.

Menurutnya, beberapa permasalahan di kawasan itu masih cukup kompleks, terutama pada aspek sumber daya alam dan lingkungan.

“Beberapa permasalahan masih menjadi tantangan utama seperti beberapa sumber air yang mengering dan tercemar aktivitas tambang,” ujar Rachmadian, dikutip dari laman UGM, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, kegiatan yang dilakukan Tim Ekspedisi Patriot UGM di Hialu diarahkan untuk mengevaluasi secara menyeluruh kondisi sosial, ekonomi, ekologis, dan kelembagaan kawasan transmigrasi.

“Melalui keterlibatan Tim Ekspedisi Patriot UGM, kegiatan di Kawasan Transmigrasi Hialu diarahkan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, ekologis, dan kelembagaan kawasan,” ucapnya.

Lebih lanjut, hasil evaluasi itu diharapkan dapat melahirkan model pengelolaan sawit berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

“Evaluasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan desain komoditas unggulan dan tata kelola kolaboratif yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, Dr. Safruddin, turut memberi tanggapan atas hasil kajian yang dilakukan tim. Ia menilai kegiatan tersebut penting bagi penyelesaian persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tuntas secara hukum.

“Inilah yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Karenanya saya berharap hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot nantinya dapat membantu mengurai persoalan tersebut serta melahirkan rekomendasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat,” tutur Safruddin.

Sementara itu, Camat Langgikima, Tasruddin, mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayahnya masih berstatus kawasan hutan. Kondisi itu turut mempersulit masyarakat dalam memperoleh legalitas tanah.

“Bahkan termasuk kantor Kecamatan Langgikima, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh legalitas lahan,” ungkapnya.

Masalah status kawasan juga disampaikan perwakilan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XIX Laiwoi Utara, Marwan. Ia menjelaskan bahwa 70 persen wilayah Konawe Utara masih berstatus kawasan hutan sehingga memerlukan keputusan dari pemerintah pusat.

“Isu-isu terkait status lahan ini tentu memerlukan perhatian tingkat struktural tertinggi, dalam hal ini adalah pemerintah pusat,” ujar Marwan.

Narasumber FGD, Ir. Deva Fosterharoldas Swasto, menilai kompleksitas persoalan di kawasan Hialu menggambarkan perlunya sinergi antarinstansi. Ia mendorong agar hasil pembahasan lapangan menjadi dasar perumusan kebijakan daerah yang konkret.

“Kita berharap agar seluruh hasil diskusi dalam FGD ini dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah Daerah Konawe Utara dan Tim Ekspedisi Patriot UGM tentunya sepakat bila program transmigrasi dapat berperan sebagai tulang punggung pembangunan daerah, dan Kawasan Transmigrasi Hialu dapat dijadikan laboratorium pengembangan komoditas dan percontohan pembangunan wilayah berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara,” terangnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari inisiatif strategis Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia melalui Program Transmigrasi Patriot yang menggandeng UGM. Program tersebut dirancang untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi agar inklusif, produktif, dan berkelanjutan berbasis pada data lapangan serta riset ilmiah.***