(Foto: ditjenbun.pertanian.go.id)

Makassar, HAISAWIT – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah prioritas dalam program pengembangan kelapa sawit nasional. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat produktivitas dan hilirisasi sawit di wilayah timur Indonesia.

Dari total target pengembangan 500 ribu hektare sawit secara nasional, sekitar 100 ribu hektare akan difokuskan di Sulawesi Selatan. Lokasi pengembangan tersebar di beberapa kabupaten, yakni Luwu Timur, Luwu Utara, Barru, Bone, dan Gowa.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas sentra produksi sawit di luar Sumatera dan Kalimantan.

“Kami harap Pemda dapat mempercepat penyusunan CPCL. PTPN akan bermitra dengan masyarakat lokal, dan bibit akan disiapkan oleh Ditjen Perkebunan. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan oleh petani,” ujar Heru, dikutip dari laman Ditjen Perkebunan, Jumat (17/10/2025).

Heru menambahkan, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan data calon petani dan calon lahan yang valid. Data akurat menjadi dasar penting bagi perencanaan dan realisasi kemitraan antara PTPN dengan masyarakat.

Selain memperkuat aspek hulu, program ini juga diarahkan untuk membangun industri hilir sawit. PTPN akan menyiapkan fasilitas pengolahan minyak goreng dan biodiesel di kawasan pengembangan sawit di Sulawesi Selatan.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Kementerian Pertanian dalam memperluas hilirisasi perkebunan di berbagai daerah. Selain sawit, beberapa komoditas seperti kakao, kopi, kelapa, pala, dan tebu juga masuk dalam agenda pengembangan nilai tambah di wilayah tersebut.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman, menyambut positif langkah tersebut dan menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program hilirisasi perkebunan yang digagas pemerintah pusat.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan hilirisasi perkebunan di Sulsel. Diperlukan keseriusan dan kerja sama semua pihak agar program ini bisa berjalan sukses dan memberi manfaat langsung bagi petani,” ujar Andi Sudirman.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi menjadi arah utama pembangunan perkebunan nasional. Setiap daerah penghasil komoditas diharapkan mampu mengolah hasilnya secara mandiri agar nilai tambah tetap berada di wilayah tersebut.

“Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi daerah. Sulsel memiliki potensi besar, dan kami akan dukung melalui penyediaan bibit gratis, akses KUR, dan kemitraan dengan PTPN,” ujar Mentan Amran.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian mulai menyiapkan langkah teknis bersama Ditjen Perkebunan dan PTPN untuk memastikan dukungan tersebut dapat segera terealisasi di lapangan. Tahap awal akan difokuskan pada penyediaan bibit unggul dan pemetaan calon petani serta calon lahan di wilayah prioritas Sulawesi Selatan.***