Dalam sosialisasi Perpres 16/2025, BSN mengingatkan pentingnya keseimbangan tiga pilar sertifikasi sawit, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, untuk mendukung penerimaan ISPO di tingkat nasional maupun internasional.
Arsad Ddin
13 September 2025
Jakarta, HAISAWIT - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya penerapan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025.
Acara tersebut berlangsung pada Senin (8/9/2025) secara hybrid, menghadirkan asesor, auditor, serta Lembaga Sertifikasi ISPO. Kegiatan ini melibatkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dukungan United Nations Development Programme (UNDP).
Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito, menekankan perlunya pembangunan sistem sertifikasi yang menyeluruh. Menurutnya, pemenuhan kriteria keberlanjutan bisa tercapai apabila ketiga aspek dijalankan secara seimbang.
“Mari kita bangun sistem ini lebih baik lagi dengan keterlibatan semua pihak,” ujar Wahyu Purbowasito, dikutip dari laman BSN, Sabtu (13/9/2025).
Ia juga menyampaikan perlunya masa transisi yang jelas agar pelaku usaha dapat beradaptasi. Proses transisi menjadi penting agar penerapan sertifikasi tidak mengganggu kegiatan bisnis yang sudah berjalan di lapangan.
Ruang lingkup sertifikasi ISPO saat ini diperluas, mencakup usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir, hingga sektor bioenergi. Perluasan ini menjadi salah satu bagian dari turunan kebijakan Perpres 16/2025.
Kegiatan sosialisasi turut diisi dengan diskusi panel yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dipandu Direktur Sistem dan Harmonisasi Standar BSN, Ghufron Zaid, dengan menghadirkan sejumlah pejabat lintas kementerian.
Sesi kedua dipandu Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi BSN, Fajarina Budiantari. Pembicara yang hadir antara lain perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Beberapa isu yang dibahas meliputi tata cara sanksi administratif bagi lembaga sertifikasi, penguatan sistem informasi ISPO, serta penerapan kebijakan satu peta. Semua ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan sertifikasi berkelanjutan di Indonesia.***
📲 Download Haisawit sekarang dan manfaatkan semua fitur unggulannya untuk mendukung kesuksesan Anda di dunia perkebunan sawit!
