Pemerintah Kabupaten Berau menggelar pertemuan koordinasi pencegahan TPPO di sektor sawit Hotel Bumi Segah, Senin (17/11/2025). (Foto: Dok. Humas Berau)

Berau, HAI SAWIT – Pemerintah Kabupaten Berau meningkatkan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja di sektor sawit sebagai langkah antisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam pertemuan koordinasi yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menekankan pentingnya pengawasan dalam proses perekrutan tenaga kerja di perkebunan sawit.

Sri Juniarsih menyoroti risiko tinggi masyarakat berpendidikan rendah dan kondisi ekonomi terbatas menjadi korban TPPO.

"Berbagai modus dilakukan, untuk mempengaruhi calon korban, diantaranya menwarkan pekerjaan palsu, serta manipulasi emosional dengan janji-janji yang banyak beredar di dunia maya. Sehingga banyak masyarakat awam tertarik," ujar Bupati Sri Juniarsih Mas dalam pertemuan koordinasi kerjasama lintas sektoral di ruang Rapat Hotel Bumi Segah, Senin (17/11/2025).

Bupati meminta seluruh camat dan perangkat terkait untuk bersinergi dengan pihak keamanan dalam pengawasan perekrutan. Fokus diberikan pada proses perekrutan melalui agen, khususnya di sektor sawit, perikanan, dan industri ekstraktif lainnya.

Pengawasan ini juga melibatkan pemantauan di pelabuhan, bandara, serta seluruh akses masuk ke Kabupaten Berau. " Nah, termasuk pengawasan harus dilakukan seperti di pelabuhan, bandara, serta seluruh akses masuk ke Kabupaten Berau juga harus ditingkatkan, agar tidak ada celah TPPO,” kata Sri Juniarsih.

Pemerintah daerah menekankan perlunya edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan tidak resmi dengan janji upah tinggi. Langkah ini dianggap penting untuk menekan risiko TPPO di sektor sawit.

Selain itu, aparat keamanan diminta melakukan pemantauan rutin di titik-titik strategis yang rawan perekrutan ilegal. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan keamanan pekerja sawit dan mencegah eksploitasi manusia.

Koordinasi lintas sektoral juga membahas strategi deteksi dini kasus TPPO, termasuk identifikasi calon korban dan penyebaran informasi melalui media lokal. Hal ini membantu masyarakat memahami risiko perekrutan ilegal.

Pencegahan TPPO terhadap anak juga menjadi perhatian utama. Tingginya angka eksploitasi anak di beberapa daerah mendorong Pemerintah Berau menekankan proteksi anak dalam setiap kegiatan pengawasan.

Kegiatan koordinasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Berau beserta camat se-Kabupaten Berau, menunjukkan sinergi pemerintah daerah dengan perangkat lapangan untuk menekan kasus TPPO di sektor sawit.

Langkah pengawasan perekrutan tenaga kerja sawit di Berau menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keamanan masyarakat, mengurangi risiko TPPO, dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan aman.***