Pemerintah Kabupaten Berau bersama Disdukcapil Kaltim mengadakan sosialisasi dan pelayanan adminduk jemput bola bagi pekerja sawit dan keluarganya di Kantor Bupati Berau, Kamis (16/10/2025). (Foto: Dok. Diskominfo Berau)

Berau, HAISAWIT – Pemerintah Kabupaten Berau bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) inklusif bagi pekerja perkebunan kelapa sawit. Program ini digelar di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Kamis (16/10/2025).

Langkah tersebut menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam memudahkan akses layanan dasar bagi pekerja sawit yang tinggal jauh dari pusat kota. Melalui program ini, dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga kini dapat diperoleh langsung di lokasi kerja.

Asisten I Sekretariat Kabupaten Berau, Muhammad Hendratno, yang hadir mewakili Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa banyak pekerja sawit menghadapi kendala geografis dalam mengurus dokumen resmi.

“Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah dengan sektor perkebunan kelapa sawit yang luas, dan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor tersebut. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan mengakses layanan adminduk karena lokasi kerja yang jauh dari pusat kota,” ujar Hendratno, dikutip dari laman Pemkab Berau, Senin (20/10/2025).

Melalui sistem jemput bola yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), petugas mendatangi langsung kawasan perkebunan untuk melakukan pemutakhiran data dan penerbitan dokumen kependudukan. Program ini juga melibatkan perusahaan sawit di Berau sebagai mitra pelaksana.

Hendratno menambahkan, pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas data penduduk, terutama bagi pekerja di sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit. Data tersebut menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan program perlindungan sosial.

“Pemerintah Kabupaten Berau memberikan perhatian besar terhadap aspek kependudukan. Kami menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia adalah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan bantuan 2.000 blangko KTP-el kepada Disdukcapil Berau. Bantuan ini diharapkan mempercepat pelayanan kependudukan dan menekan angka warga yang belum memiliki dokumen resmi.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan sawit di Berau dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih adil dan inklusif. Hendratno menyampaikan apresiasinya atas dukungan perusahaan yang terlibat dalam program ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan perusahaan sawit yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga kerja sama ini terus terjalin dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat Berau secara umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan publik di wilayah perkebunan. Program ini diharapkan berlanjut secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh warga tercatat dalam sistem kependudukan nasional.

“Dengan kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, mari kita wujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang benar-benar inklusif, menjangkau seluruh masyarakat Berau tanpa terkecuali,” tutup Hendratno.***