Kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) yang bertujuan untuk mengombinasikan olahraga dengan budaya batik guna melestarikan warisan budaya Indonesia, mendekatkan batik pada generasi muda agar tidak hanya dianggap sebagai busana formal, dan mendorong industri batik lokal serta UMKM.

Ekspor minyak sawit Indonesia hingga September 2025 mencapai 25 juta ton, naik 13,4 persen dari tahun lalu. Produksi CPO nasional meningkat, konsumsi domestik naik, dan devisa negara tercatat US$ 27,3 miliar.

BPKPD Sulawesi Barat mencatat potensi pendapatan daerah mencapai Rp12 miliar dari pajak air permukaan yang dikelola perusahaan sawit. Inovasi ini menarik perhatian DPRD Sumbar yang berkunjung ke Mamuju untuk mempelajari sistem pengelolaan fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Kementerian Pertanian menyiapkan pengembangan kopi 2.000 hektare mulai Januari tahun depan. Program ini akan berlanjut hingga 6.000 hektare sebagai langkah diversifikasi dari sawit.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan keberadaan Lampung Refinery Cargill memperkuat rantai sawit dari hulu ke hilir, memberi manfaat bagi 190 ribu hektare kebun rakyat, serta mendukung PDRB Lampung yang 30 persen berasal dari sektor pertanian dan perkebunan.

Produksi CPO di Kalimantan Selatan mencapai 1,29 juta ton per tahun dengan luas areal perkebunan 506 ribu hektare. Pertumbuhan hilirisasi sawit didukung kehadiran pabrik minyak goreng dan biodiesel yang memperkuat rantai pasok serta menyerap lebih dari 72 ribu tenaga kerja di sektor perkebunan.

Peneliti UGM menghadirkan teknologi penghitung pokok sawit berbasis AI. Sistem ini menggunakan citra udara dan algoritma Deep Learning sehingga inventarisasi perkebunan lebih cepat, akurat, serta mengurangi potensi kesalahan manual.

Wali Kota Subulussalam H. M. Rasyid menilai industri sawit perlu berjalan selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan daerah. Ia mengajak perusahaan sawit menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial di tingkat lokal.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari perkara korupsi ekspor CPO. Ia menggambarkan nilai tersebut setara dengan pembangunan 600 kampung nelayan yang mampu menyejahterakan lima juta rakyat Indonesia. Momentum ini disebut sebagai langkah nyata penegakan keadilan ekonomi.