Banjarbaru, HAISAWIT – Sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan menunjukkan pertumbuhan positif dengan capaian produksi crude palm oil (CPO) mencapai 1.295.958 ton per tahun. Angka ini menandai kontribusi besar sektor sawit terhadap ekonomi daerah.
Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, luas areal sawit di provinsi ini mencapai 506.269 hektare yang dikelola oleh 85 perusahaan besar swasta dan negara, serta 46 pabrik kelapa sawit yang beroperasi aktif.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengarahkan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan sawit.
“Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan kami arahkan pada penguatan data dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengelolaan lingkungan dan tata kelola yang baik. Kami juga mendorong percepatan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk memastikan seluruh rantai usaha sawit di Kalsel memenuhi standar keberlanjutan nasional,” ujar Suparmi di Banjarbaru, dikutip dari laman Media Center Kalsel, Sabtu (25/10/2025).
Melalui penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2022–2024, arah pembangunan sektor ini memiliki panduan jelas untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Industri hilirisasi sawit juga berkembang pesat di Kalimantan Selatan. Saat ini terdapat tiga pabrik minyak goreng berkapasitas 5.750 ton per hari serta dua industri biodiesel berkapasitas 2.500 ton per hari yang memperkuat rantai nilai komoditas sawit daerah.
Keberadaan industri tersebut memberi dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data pemerintah provinsi, sektor sawit di Kalimantan Selatan telah menyerap lebih dari 72 ribu tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah perkebunan dan pabrik pengolahan.
“Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang lapangan kerja terbesar di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas kami,” tutur Suparmi.
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (PSDMPKS) menjadi salah satu langkah konkret yang dijalankan pemerintah provinsi. Program ini mencakup pelatihan teknis, komunikasi, informasi, edukasi, serta beasiswa bagi keluarga pekerja sawit.
Di sisi lain, sinergi antarlembaga terus diperkuat. Pemerintah provinsi mendorong kolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Selatan untuk membahas isu ketenagakerjaan dan keberlanjutan industri.
“Kami mendorong GAPKI Kalsel untuk berkolaborasi lebih erat dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta instansi terkait lainnya, agar keberlanjutan sektor sawit di Kalsel tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar,” ujar Suparmi.
Kerja sama lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pemerataan manfaat industri sawit di daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan pekerja serta penguatan peran masyarakat sekitar dalam ekosistem perkebunan.***
