(Foto: PemKab.Siakk)

Siakk, HAISAWIT – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menyampaikan aspirasi mengenai ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam pada Senin (19/01/2026).

Aspirasi tersebut disampaikan karena besaran dana yang diterima pada tahun 2026 dinilai tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit di Siak yang menjadi basis utama perekonomian daerah nasional.

Kepala daerah perempuan pertama di Kabupaten Siak tersebut menjelaskan angka perbandingan antara luas lahan perkebunan yang dimiliki daerah dengan nilai pembagian dana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi daerah.

“Dengan luasan kebun sawit lebih dari 300 ribu hektare, pemerintah pusat menetapkan DBH Sawit untuk Kabupaten Siak tahun 2026 hanya sekitar Rp7,5 miliar saja,” ujar Afni, dikutip dari laman PemKab.Siakk, Minggu (01/02/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mencatat aktivitas ekonomi warga perdesaan sangat bergantung pada kelancaran produksi sawit, sehingga membutuhkan dukungan finansial yang proporsional untuk memelihara sarana prasarana penunjang sektor perkebunan tersebut.

Terdapat beberapa poin utama yang menjadi kendala pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak berdasarkan laporan evaluasi penggunaan dana bagi hasil pada tahun sebelumnya:

• Anggaran pembangunan jalan akses perkebunan belum mencukupi kebutuhan lapangan.
• Terdapat kekurangan pembangunan jalan akses sepanjang lebih dari 130 kilometer (Km).
• Kendala regulasi replanting bagi petani yang mengelola lahan di kawasan gambut.

Penyediaan infrastruktur jalan dinilai sangat mendesak guna mendukung mobilitas hasil panen para petani serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor komoditas unggulan perkebunan kelapa sawit.

“Sektor perkebunan sawit menopang perekonomian masyarakat, sehingga perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan. Kami bersyukur dan berterimakasih, dari DBH Sawit tahun 2025 sudah ada tiga ruas jalan yang dibangun di Siak untuk menunjang sektor tersebut. Namun ini masih jauh dari kebutuhan jalan akses yang lebih dari 130 Km se Kabupaten Siak,” kata Afni menjelaskan kondisi rill di lapangan.

Pemkab Siak juga memperjuangkan nasib kelompok tani sawit rakyat di Kecamatan Koto Gasib yang saat ini mengalami hambatan dalam melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) karena status lahan.

Para petani di wilayah tersebut membutuhkan kebijakan khusus agar tetap bisa mengakses bantuan peremajaan tanpa melanggar aturan lingkungan hidup, mengingat sebagian besar perkebunan rakyat berada di atas lahan gambut.

Koordinasi lanjutan mengenai tuntutan kenaikan DBH Sawit serta solusi kendala teknis perkebunan akan dilaksanakan melalui pertemuan resmi bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta dalam waktu dekat.

Agenda pertemuan di Jakarta tersebut bertujuan menghasilkan solusi konkret bagi percepatan pembangunan infrastruktur perkebunan dan kepastian program peremajaan bagi para pemilik lahan sawit rakyat di seluruh wilayah Siak.

Bupati Siak menyampaikan laporan tersebut kepada publik pada Kamis (23/01/2026) setelah melakukan akses data pada Badan Pengelola Dana Bagi Hasil (BPDB) terkait rincian anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan daerah.***