Foto: gapki.id

Medan, HAISAWIT – Pemerintah memutuskan menunda implementasi program Biodiesel 50 persen (B50) pada tahun 2026 demi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke pasar global.

Kebijakan ini diambil saat mata uang nasional mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) akibat tekanan eksternal global serta beban defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai langkah menahan laju mandatori biodiesel domestik memberikan ruang bagi ketersediaan stok komoditas kelapa sawit untuk memenuhi permintaan luar negeri.

“Nilai plus dari penundaan B50 adalah kinerja ekspor yang masih bisa dipertahankan. Ini tentu menjadi salah satu penyangga bagi Rupiah yang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami tekanan terhadap dolar AS,” ujar Gunawan, dikutip dari rri.co.id, Kamis (22/01/2026).

Gunawan berpendapat bahwa tanpa lonjakan serapan domestik yang signifikan, Indonesia memiliki peluang besar mempertahankan posisi sebagai pemasok utama minyak sawit mentah dunia guna meredam volatilitas nilai tukar mata uang.

“Berbeda jika permintaan domestik digenjot melalui B50. Secara otomatis Indonesia bisa menjadi motor pembentukan harga CPO dunia. Penundaan ini justru kurang menguntungkan petani sawit, terutama dari sisi harga,” cetus Gunawan.

Keputusan tersebut membawa implikasi pada sektor perkebunan di Sumatera Utara, terutama mengenai beberapa poin krusial berikut:

• Potensi pelemahan kontribusi sektor sawit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
• Investasi pada industri hilirisasi yang tidak berjalan secara optimal.
• Ketergantungan terhadap harga komoditas pesaing di pasar internasional.

Kondisi ini membuat pembentukan harga jual sangat bergantung pada permintaan negara mitra dagang seperti China dan India dibandingkan kendali penuh melalui mekanisme kebijakan mandatori bahan bakar nabati dalam negeri.

Gunawan juga menyinggung dinamika pasar ekspor Sumut yang menghadapi tantangan dari negara-negara konsumen utama yang memiliki karakter permintaan berbeda serta dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak nabati global lainnya.

“China masih menunjukkan potensi peningkatan permintaan, tetapi India sebagai konsumen besar sawit Sumut masih sangat volatil dan bersifat musiman. Dalam kondisi ini, penundaan B50 lebih banyak merugikan petani sawit dari sisi harga,” tambahnya.

Proyeksi pertumbuhan ekspor CPO pada 2026 berada pada angka moderat sebesar 5 persen, namun capaian tersebut dibayangi risiko perlambatan ekonomi dunia serta ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini.

Penundaan biodiesel tingkat tinggi ini mengakibatkan Indonesia tetap berada pada posisi dilematis antara menjaga stabilitas moneter jangka pendek atau mendorong kemandirian energi dan penguatan harga di tingkat petani kelapa sawit.***