Pemerintah meningkatkan pasokan minyak goreng melalui BUMN Pangan hingga 700 ribu kiloliter. Langkah ini bertujuan mengantisipasi kelangkaan serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen menjelang masa Ramadhan dan Idulfitri melalui intervensi pasar.
Arsad Ddin
24 Januari 2026
Jakarta, HAISAWIT – Pemerintah meningkatkan pasokan minyak goreng melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pangan hingga sepuluh kali lipat demi menjamin ketersediaan stok menjelang bulan suci Ramadhan serta Idulfitri mendatang.
Langkah strategis ini dilakukan lewat penguatan peran Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) dan ID FOOD guna meredam fluktuasi harga yang kerap terjadi saat permintaan masyarakat mengalami lonjakan secara signifikan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memimpin koordinasi intensif untuk memastikan distribusi Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai mandat regulasi terbaru yang mulai berlaku efektif.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, produsen wajib menyalurkan MinyaKita minimal 35 persen dari total DMO kepada BUMN sebagai Distributor Lini 1 (D1) untuk mempercepat intervensi pasar.
Kebijakan ini diambil setelah melihat realitas bahwa Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar dunia tidak semestinya mengalami kendala pasokan di pasar domestik.
Menteri Pertanian memberikan penjelasan mendalam mengenai perbandingan volume penyaluran minyak goreng kepada BUMN antara periode sebelumnya dengan target kapasitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk tahun operasional 2026 ini.
"Dulu DMO minyak goreng ke BUMN, kecil. Cuma 70 ribu, 60 ribu kiloliter. Sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir. Nanti operasi pasar, baru sekarang Bulog besar-besaran. 700 ribu kiloliter kita siapkan. ID FOOD dengan Bulog," ujar Amran, dikutip dari laman Badan Pangan, Sabtu (24/01/2026).
Pemerintah memetakan sejumlah fakta teknis terkait pengelolaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan aturan harga yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha serta rantai distribusi di lapangan:
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2024 menyentuh angka 45,44 juta ton, dengan volume ekspor global mencapai 22,98 juta ton ke berbagai negara.
Penguasaan pangsa pasar ekspor global oleh Indonesia berada di angka 48,38 persen, mengungguli Malaysia yang tercatat sebesar 32,80 persen, sehingga memperkuat posisi tawar logistik dalam memenuhi kebutuhan nasional.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 juga mengatur harga jual MinyaKita sebesar Rp14.000 per liter pada tingkat Distributor Lini 2 (D2) serta Rp14.500 per liter bagi para pengecer.
Pemerintah mengaktifkan skema operasi pasar berskala besar melalui jaringan Perum Bulog di seluruh wilayah guna menjaga stabilitas harga manakala terjadi lonjakan harga yang berpotensi membebani daya beli masyarakat luas.***
📲 Download Haisawit sekarang dan manfaatkan semua fitur unggulannya untuk mendukung kesuksesan Anda di dunia perkebunan sawit!
