Gambar Ilustrasi Kebun Sawit - HaiSawit

Jakarta, HaiSawit – Hai Sawit Simposium (HASI) 2026 akan membedah secara tuntas kepatuhan regulasi dan standardisasi legalitas lahan perkebunan pada 22–23 April 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta.

Forum ini menghadirkan pakar hukum serta praktisi agraria untuk memberikan navigasi tepat dalam menghadapi perubahan regulasi sektor perkebunan. Peserta akan mendapatkan pembaruan informasi mengenai tata kelola administrasi lahan sesuai ketentuan nasional.

Ketidakpastian hukum atas aset tanah sering kali menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha maupun akses pendanaan perbankan. Simposium bertujuan memberikan panduan teknis bagi perusahaan guna memastikan seluruh dokumen operasional berada pada jalur benar.

Instrumen Kepatuhan dan Audit Lahan

Peserta dapat mendalami berbagai instrumen legal yang menjadi syarat utama operasional kebun dalam pasar global. Pembahasan mencakup prosedur verifikasi alas hak serta sinkronisasi data spasial perusahaan dengan peta resmi pemerintah.

Beberapa materi krusial mengenai standardisasi legalitas yang menjadi poin pembahasan utama meliputi:

• Prosedur pengurusan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai aturan terbaru.
• Sinkronisasi batas konsesi lahan melalui kebijakan satu peta atau One Map Policy.
• Audit internal terhadap dokumen legalitas guna meminimalkan risiko temuan pelanggaran hukum.
• Pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar atau plasma sebesar 20 persen.

Kehadiran praktisi senior dari perusahaan besar seperti PT Astra Agro Lestari Tbk dan PT Socfin Indonesia memperkaya diskusi melalui studi kasus nyata. Pengalaman lapangan ini menjadi referensi berharga dalam mengantisipasi potensi sengketa hukum di masa depan.

Teknologi Monitoring Keamanan Aset

Simposium juga memperkenalkan integrasi teknologi digital sebagai alat bantu tim legal dalam menjaga integritas wilayah kerja. Pemanfaatan sistem navigasi satelit memungkinkan monitoring batas koordinat lahan secara berkala demi menghindari okupansi ilegal oleh pihak luar.

Inovasi teknologi yang akan dipaparkan untuk mendukung legalitas aset meliputi:

• Penggunaan citra satelit resolusi tinggi untuk pemetaan batas wilayah perkebunan secara akurat.
• Implementasi sistem informasi geografis atau Geographic Information System (GIS) dalam manajemen dokumen lahan.
• Penggunaan drone untuk patroli udara guna mendeteksi aktivitas mencurigakan di batas konsesi.
• Digitalisasi arsip sertifikat tanah untuk mempercepat proses verifikasi data saat audit.

Himpunan Praktisi Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI) memfasilitasi sesi konsultasi eksklusif bagi peserta untuk mendiskusikan hambatan spesifik di unit kerja masing-masing. Langkah ini bertujuan menghasilkan rekomendasi solusi yang dapat langsung diterapkan oleh manajemen perusahaan.

Panitia menetapkan biaya pendaftaran secara bertahap sesuai waktu registrasi untuk memfasilitasi kehadiran para praktisi perkebunan:

• Early Bird: Rp 1.850.000 (1–31 Desember 2025).
• Regular: Rp 2.750.000 (1 Januari – 28 Februari 2026).
• Late: Rp 3.500.000 (1 Maret – 20 April 2026).

Pendaftaran dapat dilakukan melalui kanal resmi Hai Sawit Indonesia (HSI) sebelum batas waktu penutupan kuota peserta. HASI 2026 menjadi momentum strategis bagi setiap pelaku usaha sawit untuk memperkuat fondasi hukum demi keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Simposium akan ditutup dengan penyusunan poin-poin kesepakatan teknis yang relevan dengan perkembangan hukum agraria di Indonesia. Dokumen tersebut akan dibagikan kepada seluruh peserta sebagai rujukan dalam memperkuat sistem kepatuhan internal perusahaan.***