Lulus Kuliah Langsung Kerja, BPDP Godok Kurikulum SKKNI Agar Lulusan Sawit Tak Jadi Pengangguran Terdidik

BPDP bersama 37 perguruan tinggi menyusun kurikulum pendidikan sawit berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Langkah ini bertujuan menyelaraskan kompetensi lulusan kampus dengan kebutuhan tenaga kerja terampil di industri perkebunan nasional.

BERITA

Arsad Ddin

25 Januari 2026
Bagikan :

Workshop Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Sawit Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh BPDP guna menyelaraskan lulusan dengan industri, Yogyakarta, Jumat (23/01/2026). (Foto: Dok. BPDP)

Yogyakarta, HAISAWIT – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan workshop pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Yogyakarta pada Kamis (22/01/2026) hingga Jumat (23/01/2026).

Kegiatan strategis ini bertujuan menyelaraskan materi pembelajaran di kampus dengan kebutuhan nyata industri perkebunan nasional. Penyelarasan tersebut bertujuan agar para lulusan memiliki kompetensi lapangan yang mumpuni saat memasuki dunia kerja.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi fenomena pengangguran terdidik di sektor perkebunan. BPDPKS berupaya memastikan setiap mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi mitra memiliki keahlian spesifik yang relevan dengan operasional perusahaan sawit.

Workshop berskala nasional ini melibatkan 86 peserta dari 37 perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh peserta terdiri atas akademisi, praktisi industri, asosiasi pendidikan, hingga para pemangku kebijakan terkait yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDPKS, Mohammad Alfansyah, menjelaskan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi produktivitas. Kurikulum berbasis kompetensi menjadi landasan bagi lulusan agar memiliki daya saing tinggi.

Alfansyah menekankan pentingnya kurikulum yang mampu menjawab tantangan industri secara aplikatif. Pernyataan tersebut disampaikan guna memberi arah bagi para penyusun program studi dalam merancang mata kuliah yang tepat sasaran bagi mahasiswa.

“Melalui workshop ini, kami berharap kurikulum yang disusun benar-benar link dengan kebutuhan industri dan menjadi acuan bersama bagi perguruan tinggi,” ujar Alfansyah, dikutip dari laman BPDP, Minggu (25/01/2026).

Penyusunan kurikulum dalam agenda ini melibatkan diskusi kelompok yang terbagi ke dalam empat bidang utama. Fokus pembagian bidang tersebut mencakup aspek-aspek krusial dalam operasional industri sawit dari hulu hingga ke hilir, yaitu:

  • Bidang kebun atau agronomi yang mengatur teknis budidaya kelapa sawit secara efisien.
  • Bidang pabrik atau pengolahan yang berfokus pada efektivitas produksi minyak sawit mentah.
  • Bidang manajemen untuk pengelolaan administrasi serta tata kelola perkebunan yang profesional.
  • Bidang teknologi dan informasi guna mendukung digitalisasi data serta modernisasi sistem industri.

Proses pemetaan kurikulum ini mengacu pada unit kompetensi SKKNI yang kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan. Metode tersebut memastikan setiap mata kuliah yang diajarkan di kelas memiliki korelasi langsung dengan tugas di lapangan.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Baginda Siagian, turut hadir memberikan penilaian teknis. Baginda menilai sinkronisasi pendidikan dan industri akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas nasional.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama erat antara BPDPKS dengan Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkebunan (ALPENBUN). Sejumlah perusahaan besar seperti PT Bumitama Gunajaya Agro dan PT Cargill Indonesia juga terlibat memberikan masukan dari sudut pandang pengguna tenaga kerja.

Narasumber lain berasal dari institusi pendidikan vokasi seperti Politeknik LPP, Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY), serta Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE). Seluruh pihak berupaya mewujudkan kerangka pendidikan yang terstandar dan relevan secara nasional.

BPDPKS menargetkan draf kurikulum hasil workshop ini dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh perguruan tinggi mitra di tanah air. Standarisasi tersebut mencakup sertifikasi kompetensi bagi lulusan sebagai bukti keahlian yang diakui secara resmi oleh industri.***

Bagikan :

Artikel Lainnya