Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan keprihatinan atas penembakan warga di NTT dan menilai penguatan ekonomi perbatasan, termasuk melalui perkebunan sawit, penting dibahas saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (28/8/2025). (Foto: nasdemdprri.id)

Jakarta, HAISAWIT - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan perlu diperkuat melalui sektor produktif. Salah satunya adalah perkebunan sawit yang dinilai mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Dalam keterangannya, Rifqi menyampaikan bahwa wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Ia menekankan pentingnya kehadiran usaha produktif yang bisa melibatkan warga, sekaligus memberi dampak bagi ketahanan negara.

“Sepanjang ribuan kilometer perbatasan darat kita dapat dimanfaatkan untuk membangun perkebunan kelapa, kelapa sawit, atau sektor produktif lain dengan melibatkan pihak swasta dan mempekerjakan masyarakat setempat,” ujar Rifqi, dikutip dari laman berita Fraksi Nasdem, Rabu (3/9/2025).

Ia melanjutkan, keberadaan perkebunan sawit di perbatasan tidak hanya menyokong ekonomi masyarakat. Lebih jauh, aktivitas tersebut diyakini dapat berkontribusi bagi pertahanan negara melalui keterlibatan aktif penduduk setempat.

“Dengan begitu, selain memberi kesejahteraan, masyarakat perbatasan juga menjadi benteng kedaulatan negara,” ucap Rifqi.

Selain menekankan pentingnya pembangunan ekonomi, Rifqi juga mengingatkan agar batas wilayah negara ditegaskan dengan koordinat jelas. Menurutnya, hal itu menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi sengketa dengan negara tetangga.

Ia mendorong agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan meningkatkan kualitas pos tapal batas di sejumlah titik. Fasilitas yang memadai dinilai akan memperkuat keberadaan negara di wilayah terluar.

Rifqi menilai penguatan diplomasi tetap harus dijalankan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri disebut memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan batas negara melalui jalur resmi.

Kasus penembakan warga di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian dalam pernyataannya. Rifqi menyebut, insiden itu menjadi pengingat bahwa ketegasan batas wilayah tidak bisa dianggap remeh.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum melakukan langkah hukum tegas terkait penembakan tersebut. Jika terbukti melibatkan pihak asing, kata Rifqi, yurisdiksi hukum internasional dapat digunakan untuk menuntut keadilan.***