Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (RAKORBUN) Tahun 2025, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim). (Foto: GAPKI Kaltim)

Samarinda, HAI SAWIT - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur dorong percepatan pembangunan kebun masyarakat untuk mendukung keberlanjutan industri sawit. Program ini fokus pada kemitraan antara perusahaan dan pekebun.

Dalam RAKORBUN 2025 pada 16-17 Desember 2025, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) mengumpulkan perusahaan sawit, pekebun, dan pihak terkait di Samarinda untuk menyelaraskan praktik budidaya dan strategi sawit berkelanjutan.

Pelaksanaan FPKM di Kaltim bertujuan memperluas akses pekebun terhadap sarana produksi, bimbingan teknis, dan pendampingan perusahaan. Program ini juga menjadi mekanisme kolaborasi langsung antara sektor swasta dan masyarakat.

Dilansir dari laman Disbun Kaltim, Sabtu (20/12/2025), Nofriansyah, Wakil Sekretaris GAPKI Cabang Kalimantan Timur, menyampaikan FPKM sebagai strategi memperkuat kesejahteraan pekebun sekaligus mendukung keberlanjutan sawit di Kaltim.

FPKM di Kaltim dirancang untuk memperluas akses pekebun terhadap sarana produksi, pelatihan budidaya, dan bimbingan teknis. Program ini juga menjadi mekanisme kolaborasi langsung antara perusahaan sawit dan masyarakat lokal.

Selain penguatan kebun masyarakat, integrasi sektor sawit dan peternakan juga dibahas melalui Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA). Model ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan sekaligus pendapatan pekebun.

SISKA Nusantara menjadi contoh penerapan yang dapat diterapkan di lahan sawit masyarakat. Konsep ini menggabungkan pemeliharaan ternak sapi dengan budidaya kelapa sawit, menciptakan nilai tambah dan efisiensi lahan.

Perkembangan lain yang dibahas adalah inovasi pupuk lokal ETAM dari Perusda Sylva Kaltim. Produk ini mendukung produktivitas perkebunan sawit dengan bahan organik yang disesuaikan kondisi lahan di Kaltim.

Program pengembangan kebun masyarakat ini juga selaras dengan regulasi nasional, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian. Kebijakan ini mendorong integrasi komoditas unggulan berbasis wilayah.

Digitalisasi pengelolaan kawasan melalui aplikasi E-Kawasan turut diperkenalkan. Platform ini memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan perencanaan kawasan sawit secara lebih terintegrasi dan efisien.

Kegiatan RAKORBUN 2025 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekebun. Forum ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan, program, dan praktik di lapangan, khususnya terkait sawit berkelanjutan.

Program FPKM dan integrasi sawit-ternak di Kaltim kini menjadi bagian dari strategi memperkuat keberlanjutan industri sawit. Pihak terkait di lapangan terus mengikuti mekanisme program agar implementasinya sesuai rencana.***