Panitia Khusus Perkebunan Sawit DPRD Gorontalo mengadakan diskusi sinkronisasi kebijakan perkebunan dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (13/8/2025). (Foto: Dok. Humas Deprov)

Jakarta, HAISAWIT - Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (13/8/2025). Agenda utama adalah membahas pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pansus Perkebunan Sawit DPRD Gorontalo, Umar Karim, dengan didampingi sejumlah anggota pansus. Kedatangan rombongan disambut jajaran pejabat Direktorat Tanaman Kelapa Sawit.

Ketua Pansus, Umar Karim, menjelaskan tujuan kunjungan tersebut kepada jajaran Dirjen Perkebunan.

“Kami ingin memastikan tata kelola perkebunan sawit di daerah dapat berjalan sesuai regulasi nasional, sekaligus memberi manfaat maksimal bagi perekonomian masyarakat,” ujar Umar Karim, dikutip dari laman DPRD Gorontalo, Minggu (17/8/2025).

Dalam pertemuan itu, pansus membahas berbagai isu strategis, mulai dari legalitas lahan hingga peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Gorontalo. Selain itu, kemitraan dengan petani menjadi salah satu topik penting.

Pansus juga menyampaikan beberapa permasalahan di lapangan, termasuk sistem perizinan lahan pertanian dan pengelolaan koperasi yang melibatkan perusahaan. Hal ini menjadi fokus diskusi untuk memperkuat tata kelola sawit di daerah.

Beberapa pejabat Direktorat Tanaman Kelapa Sawit memberikan masukan terkait regulasi nasional serta program pemerintah yang dapat mendukung perkebunan sawit berkelanjutan.

Pertemuan ini menjadi salah satu langkah strategis pansus dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tujuannya, meningkatkan kontribusi sektor sawit terhadap pembangunan daerah.

Rombongan DPRD Gorontalo juga mencatat peluang dukungan program dari pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Gorontalo.

Kunjungan kerja ini berlangsung penuh diskusi dan tanya jawab. Pansus menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program sawit berjalan efektif.

Selama kunjungan, DPRD Gorontalo memperoleh informasi langsung terkait tata kelola, regulasi, dan potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit, termasuk peluang pendampingan dan program kemitraan dengan petani di wilayah tersebut.***