Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mendorong riset bibit sawit lokal dalam pertemuan Tim Sustainable Landscape of Palm Oil Initiative UNDP di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (10/9/2025). (Foto: Nami/Pro Kutim)

Sangatta, HAISAWIT – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menekankan perlunya riset bibit sawit lokal yang sesuai dengan kondisi tanah Kutim. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap bibit yang selama ini dipasok dari luar, khususnya Sumatera.

Mahyunadi menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan Tim Sustainable Landscape of Palm Oil Initiative (SLPI) United Nations Development Programme (UNDP) di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Rabu (10/9/2025). Pertemuan itu membahas arah riset bibit sawit dan strategi pembangunan berkelanjutan.

“Kalau di Sumatera bisa, kenapa Kutim tidak?” ujar Mahyunadi, dikutip dari laman Pro Kutim, Kamis (11/9/2025).

Menurut Mahyunadi, Kutim selama ini hanya mengandalkan bibit sawit dari luar daerah. Padahal, potensi riset lokal terbuka untuk menghasilkan varietas yang lebih sesuai dengan karakter tanah Kutim serta mendukung kemandirian daerah dalam penyediaan bibit.

Ia menambahkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan bibit sawit lokal adalah belum adanya riset khusus yang dilakukan. Langkah awal ini, kata dia, harus mulai dipikirkan oleh daerah.

“Belum ada ide ke arah sana. Makanya saya mendorong agar Kutim memulai langkah ini. Kalau ada riset, nanti bisa diarahkan untuk dibiayai oleh daerah,” jelas Mahyunadi.

Mahyunadi menjelaskan, riset bibit sawit idealnya berlangsung dalam jangka panjang, setidaknya satu siklus tanam sawit, sekitar 20–25 tahun, untuk mengetahui produktivitas dan daya hidup tanaman. Namun dengan dukungan teknologi, proses ini dapat dipercepat.

Ia menyebutkan riset yang fokus berpeluang menghasilkan bibit sesuai karakter tanah Kutim lebih cepat. Dengan begitu, daerah dapat memiliki alternatif bibit unggul yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada daerah lain.

“Kalau riset terfokus, mungkin 5 tahun ke depan kita sudah bisa mulai menghasilkan bibit yang sesuai tanah Kutim,” ucap Mahyunadi.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kutim bersama UNDP juga membahas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Kebijakan ini selaras dengan strategi ekonomi hijau Kalimantan Timur serta mendukung target nasional dalam RAN KSB.

Selain itu, Forum Multipihak Pembangunan Berkelanjutan Kutai Timur (Formika) didorong agar memperkuat kolaborasi lintas sektor. UNDP Indonesia memperkenalkan metodologi Effective Collaborative Action (ECA) untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kunjungan lapangan ke Muara Bengalon, Tepian Baru, dan Miau Baru.***