Gambar Ilustrasi Petani Sawit

Jakarta, HAISAWIT – Diplomasi internasional Indonesia kini didorong untuk lebih agresif guna melawan disinformasi global terkait kelapa sawit yang sering memojokkan posisi nasional melalui kampanye negatif pada pasar perdagangan dunia.

Langkah tegas diperlukan agar posisi Indonesia tidak berada dalam tekanan defensif saat menghadapi kritik internasional. Narasi berbasis data menjadi kunci utama untuk membela kepentingan petani serta menjaga kedaulatan ekonomi sektor perkebunan.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo menjelaskan bahwa pemerintah perlu berbicara lebih lantang di kancah global dengan mengedepankan fakta objektif mengenai industri kelapa sawit nasional.

"Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” ujar Firman Soebagyo, dikutip dari laman DPR RI, Rabu (07/01/2026).

Kepentingan Ekonomi Global

Kampanye negatif terhadap kelapa sawit dinilai tidak murni berangkat dari kepedulian lingkungan. Ada motif proteksionisme dagang dari negara-negara maju, khususnya Eropa, yang sengaja membungkus kepentingan ekonomi dengan isu hijau untuk melindungi produk lokal.

Tudingan mengenai deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali muncul secara sepihak. Narasi tersebut kerap mengabaikan fakta pembanding serta kondisi riil di lapangan jika disandingkan dengan komoditas minyak nabati pesaing lainnya.

Firman meminta adanya keadilan dalam parameter penilaian lingkungan global. Ia mempertanyakan alasan minimnya kritik terhadap komoditas nabati lain yang justru mengonsumsi lahan jauh lebih luas daripada perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” tegas Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia tersebut.

Fakta Industri Berkelanjutan

Sejauh ini, Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan untuk memastikan aspek keberlanjutan. Beberapa langkah strategis yang telah dijalankan oleh pemerintah antara lain:

• Implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
• Penerapan kebijakan moratorium izin baru perkebunan.
• Penguatan transparansi dalam tata kelola perkebunan nasional.

Firman mengungkapkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dan Malaysia dalam mengelola industri secara berkelanjutan seringkali tidak mendapat pengakuan yang layak dari organisasi non-pemerintah maupun negara-negara pengkritik di luar negeri.

“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut.

Pengelolaan perkebunan yang tepat memberikan kontribusi positif terhadap ekologi, mencakup fungsi penyerapan karbon yang signifikan serta perbaikan sistem tata guna lahan secara menyeluruh untuk mendukung target pemulihan lingkungan nasional.***