(Foto: GAPKI)

Jakarta, HAISAWIT – Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa industri sawit merupakan pilar strategis perekonomian nasional saat berbicara dalam seminar nasional di Yogyakarta, Kamis (22/1/2026).

Sektor perkebunan ini terbukti menjadi tumpuan hidup bagi jutaan masyarakat. Data menunjukkan bahwa peran komoditas ini melampaui angka perdagangan global karena menyentuh langsung aspek kesejahteraan sosial penduduk Indonesia.

Eddy Martono memaparkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor ini sangat tinggi. Hal tersebut mencakup seluruh ekosistem produksi dari hulu hingga hilir yang melibatkan peran aktif para petani mandiri serta buruh perkebunan.

“Setidaknya 16,5 juta keluarga, mulai dari petani sawit rakyat hingga pekerja di perusahaan perkebunan dan pengolahan, menggantungkan hidupnya pada sektor kelapa sawit,” ujar Eddy, dikutip dari laman GAPKI, Rabu (28/01/2026).

Ketua GAPKI tersebut menambahkan bahwa pertumbuhan industri ini memiliki korelasi positif terhadap ketahanan nasional. Sawit berfungsi sebagai solusi multifungsi bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kemandirian energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Industri kelapa sawit harus terus tumbuh dan menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, serta pembangunan wilayah di Indonesia,” ungkap Eddy Martono di hadapan peserta seminar.

Kekuatan ekonomi ini terekam jelas melalui perolehan devisa yang sangat besar. Pada periode 2022, nilai ekspor produk sawit Indonesia menyentuh angka US$39 miliar dan memperkuat posisi tawar perdagangan internasional.

Berikut adalah beberapa data pendukung mengenai kontribusi nyata sektor kelapa sawit nasional:

• Total luas perkebunan mencapai 16,8 juta hektare.
• Produksi minyak sawit melebihi 50 juta ton per tahun.
• Menghasilkan 160 jenis produk turunan untuk berbagai sektor industri.

Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prof. Budi Mulyanto, menekankan pentingnya aspek legalitas. Ia menggarisbawahi perlunya kepastian hukum atas lahan agar kontribusi ekonomi tetap berjalan stabil.

“Kelapa sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi juga menyangkut kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia, mulai dari petani sawit rakyat hingga para pekerja di sektor ini,” pungkas Eddy menutup pernyataan resminya.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan afirmatif berupaya menyelesaikan persoalan klaim kawasan hutan. Langkah strategis mencakup penegasan batas wilayah serta penguatan hak masyarakat guna menjamin keberlanjutan pengelolaan lahan sawit secara regeneratif.

Saat ini, integrasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas industri. Penanganan isu legalitas lahan berbasis prinsip keadilan kini menjadi prioritas demi melindungi sumber penghidupan jutaan keluarga tersebut.***