Jakarta, HAISAWIT - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyuarakan
dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki
perhatian besar bagi kesejahteraan dan kedaulatan petani termasuk petani
sawit. Dukungan ini disampaikan Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat
Medali Emas Manurung,M.P., C.IMA, C.APO, dalam rangka memperingati Hari
Tani Nasional pada 24 September.
“Petani sawit memiliki harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk
meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Saat ini, petani sawit menghadapi
tantangan luar biasa dari aspek kepastian legalitas, harga TBS, dan infrastruktur.
Tapi, kami optimis Presiden Prabowo akan memberikan solusi terkait persoalan
ini,” urai Doktor Ilmu Lingkungan Sawit Universitas Riau ini.
Gulat Manurung menyampaikan bahwa petani sawit tidak akan turun ke jalan
untuk demonstrasi dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional.
Arahan ini telah
disampaikan kepada 17 juta petani sawit melalui jaringan APKASINDO yang
berjenjang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi, Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota, dan Dewan Pimpinan Unit
(DPU) di kecamatan.
Arahan tidak melakukan demonstrasi ini bertujuan memberikan stabilitas
keamanan sosial, politik, dan ekonomi bagi pemerintah.
Selain itu, APKASINDO
ingin memberikan kenyamanan dan situasi kondusif bagi masyarakat untuk
bekerja dan beraktivitas.
“Kami tegaskan kepada seluruh petani sawit APKASINDO supaya tidak ikut
demonstrasi di Hari Tani Nasional. Mari kita jaga situasi kondusif di tengah
tengah masyarakat. Tetap bekerja di kebun sebagai dukungan membantu
ketahanan pangan dan energi berbasis sawit,” ujar Gulat Manurung yang juga
Dewan Pakar Laskar Prabowo ini.
Arahan ini disampaikan langsung oleh Gulat Manurung didampingi Sekjen DPP
APKASINDO, Dr. Rino Afrino, ST., MM serta Ketua Harian Gus Dalhari Harahap,
melalui Rapat Koordinasi Nasional secara zoom (daring), rapat tersebut dihadiri
25 Ketua DPW APKASINDO dan Perwakilan dari 164 DPD APKASINDO
Kabupaten Kota se Indonesia, Selasa (23/09).
Dalam rapat tersebut dibahas point-point deklarasi Petani Sawit dalam
memperingati Hari Tani Nasional tahun ini yang selanjutnya telah dirumuskan 8
pernyataan sikap dan usulan strategis setara cita kepada Presiden Prabowo
Subianto, yang akan dibacakan di Pontianak Kalimantan Barat, sebagai berikut:
1. Mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Dukungan ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat di bidang
ketahanan pangan dan energi yang salah satunya berbasis sawit;
Jl. Arifin Ahmad No. 138 A-B Pekanbaru -
Riau
2. Kepastian Hukum dan Legalitas lahan bagi perkebunan sawit rakyat.
Dukungan penuh pemerintah melalui jalur afirmasi (tujuan khusus dengan
maksud tertentu) dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik kebun sawit rakyat,
baik yang sudah APL maupun yang masih diklaim Kementerian Kehutanan
sebagai bagian Kawasan hutan dengan syarat sawit sudah tertanam sebelum
tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan Pengakuan ketelusuran
dalam regulasi EUDR yang tertanam sawit sebelum 2020;
3. Mengakui dan Menghargai Peran Petani
Kami menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap peran strategis petani
sawit sebagai pilar utama ekonomi nasional. Kami adalah bagian integral dari
rantai pasok kelapa sawit yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara.
4. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Perkebunan
Kami mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit
yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan. Kami siap berkolaborasi dan
berdialog dengan pemerintah dan kami sangat mendukung Astacita Presiden
Prabowo. Sebagai salah satu wujud nyata Astacita tersebut kami meminta
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak memasang patok/plang di
perkebunan sawit rakyat agar tidak memberikan keresahan berakibat
terganggunya kamtibmas, gangguan sosial di petani sawit dan masyarakat yang
menggantungkan ekonomi keluarganya dari multiplier effect sawit, yang berujung
terganggunya target pertumbuhan ekonomi 8%;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan Dikembalikan Fungsinya
Meminta Kementerian Pertanian kembali memberikan perhatian besar kepada
petani sawit melalui dukungan kebijakan, terkhusus direktorat jenderal
perkebunan supaya Kembali ke tugas pokoknya;
6. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN).
Untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan Kementerian/lembaga dan
deregulasi aturan yang antagonis, serta memastikan pemasukan negara sesuai
eksisting perkebunan sawit Indonesia diperlukan segera BSAN;
7. PSR dan SARPRAS Segera permudah untuk persyaratan Program PSR dan Program Sarpras
melalui dana sawit BPDP (bukan APBN), sebab dengan PSR dan Sarpras kami
Petani sawit menuju sejahtera dan dengan program PSR dan Sarpras tersebut
kami petani bisa mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk
kemandirian energi dan meningkatkan pemasukan negara;
8. Kemitraan Petani Plasma-Inti
Pemerintah harus tegas untuk mewujudkan Kewajiban 20% Plasma bagi
Perusahaan (inti) tanpa kecuali dan dukungan petani sawit masuk ke sektor hilir,
terutama sebagai produsen FAME (biodiesel);
