Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman memaparkan rencana penanaman modal asing LX International di Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur, yang menyoroti potensi sawit dan batu bara, Selasa (30/9/2025). (Foto: Dok. Kementerian Transmigrasi)
Osaka, HAISAWIT - Perusahaan Jepang LX International memastikan komitmen investasi senilai Rp1,2 triliun di Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur. Penanaman modal ini diarahkan untuk menggarap potensi sumber daya alam, termasuk kelapa sawit dan batu bara.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengungkapkan, keterlibatan investor asing menjadi langkah penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Ia menekankan agar masyarakat lokal tetap menjadi pihak utama yang memperoleh manfaat dari kegiatan investasi tersebut.
“Alhamdulillah, dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy, Kaliorang, 80 persen di antaranya merupakan masyarakat lokal. Inilah yang kita kehendaki, agar rakyat menjadi prioritas,” ujar Menteri Iftitah usai melakukan pertemuan dengan LX International di Osaka, Jepang, Senin (29/9/30), seperti dikutip dari laman Kementerian Transmigrasi, Selasa (30/9/2025).
Selain dari LX International, ada juga rencana masuknya investor Malaysia. Rencana tersebut berupa pembangunan bandara melalui skema Build Operate and Transfer (BOT) dengan pemanfaatan lahan seluas 75 hektar untuk kebutuhan runway.
“Selain LX, ada juga investor dari Malaysia yang berencana membangun bandara di kawasan ini melalui skema Build Operate and Transfer (BOT). Mereka meminta izin pemanfaatan 75 hektar lahan transmigrasi untuk pembangunan runway. Nantinya bandara ini akan diserahkan kepada negara,” kata Menteri Iftitah.
Ia menambahkan, dunia usaha harus berjalan beriringan dengan masyarakat. Kepastian penyerapan tenaga kerja lokal disebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan investasi.
“Kita butuh investor, tapi jangan sampai rakyat kita ditinggalkan. Dunia usaha harus merangkul tenaga kerja lokal agar kesejahteraan mereka meningkat,” tutur Menteri Iftitah.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Transmigrasi menyiapkan Project Facilitation Office (PFO). Unit ini berperan membantu investor dalam koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Investasi, ESDM, Kehutanan, Perdagangan, hingga Luar Negeri.
Melalui fasilitas tersebut, pemerintah berusaha memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk menarik penanaman modal sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat lokal tetap terjaga.
Iftitah menegaskan peran kementerian sebagai penghubung antara dunia usaha dan masyarakat. Ia menilai sinergi ini sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan ekonomi tidak mengabaikan rakyat Indonesia.
“Kami sebagai regulator akan menjadi jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat. Sesuai arahan Presiden, kita butuh investasi untuk membangun ekonomi, tapi rakyat Indonesia tidak boleh terpinggirkan,” ucap Menteri Iftitah.***
