Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan Lembaga Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Foto: fraksigerindra.id)

Jakarta, HAISAWIT - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaporkan hasil penertiban kebun sawit ilegal dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Ia memaparkan capaian pemerintah dalam menguasai kembali jutaan hektar lahan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah berhasil mengambil alih sebagian besar kebun sawit yang melanggar aturan. Proses ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dijalankan tim terkait.

“Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan tapi kita belum verifikasi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari laman Fraksi Gerindra, Selasa (19/8/2025).

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa hasil verifikasi menunjukkan ada 3,7 juta hektar kebun sawit yang terbukti melanggar aturan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,1 juta hektar telah berhasil dikuasai kembali oleh negara.

“Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar dan dari 3,7 juta hektar, 3,1 juta hektar sudah dikuasai kembali,” ucap Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan tersebut.

Presiden juga menyinggung soal adanya keputusan pengadilan yang sudah inkrah sejak 18 tahun lalu. Putusan itu memerintahkan penyitaan sejumlah kebun sawit, namun tidak dilaksanakan oleh penegak hukum pada masa lalu.

Menurut Presiden Prabowo, pemerintah saat ini mengambil langkah tegas dengan menurunkan pasukan TNI untuk mengawal tim dalam penguasaan kebun. Hal ini dilakukan karena dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak tertentu.

“Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI ya kita hadapi,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung agenda berikutnya, yaitu penertiban tambang ilegal. Ia menyebut ada lebih dari seribu lokasi tambang ilegal dengan potensi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Presiden menegaskan langkah penertiban ini membutuhkan dukungan penuh dari lembaga negara dan partai politik. Ia menyampaikan tidak akan ada toleransi bagi pihak manapun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran, termasuk dari lingkaran partainya sendiri.

Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar operasi penertiban di daerah melibatkan pasukan dari luar wilayah. Langkah ini bertujuan mencegah potensi konflik kepentingan yang bisa menghambat jalannya penguasaan kembali kebun sawit ilegal.***