Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi. (Foto: Diskominfomc Kalsel)

Banjarbaru, HAISAWIT – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh rantai usaha kelapa sawit di wilayahnya memenuhi standar keberlanjutan nasional. Langkah ini ditempuh melalui penguatan penerapan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai acuan utama tata kelola sawit berkelanjutan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalsel memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan di seluruh tahapan usaha sawit, mulai dari produksi, pengolahan, hingga hilirisasi. Hal ini disampaikan dalam kegiatan koordinasi kebijakan sawit berkelanjutan di Banjarbaru, Jumat (24/10/2025).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, menyampaikan bahwa pembangunan perkebunan sawit di daerah ini diarahkan secara menyeluruh untuk menjamin praktik yang berkelanjutan dan berdaya saing.

“Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan kami arahkan pada penguatan data dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengelolaan lingkungan dan tata kelola yang baik. Kami juga mendorong percepatan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk memastikan seluruh rantai usaha sawit di Kalsel memenuhi standar keberlanjutan nasional,” ujar Suparmi, dikutip dari laman Media Center Kalsel, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan perkebunan sawit yang lebih efisien, transparan, dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah berupaya agar seluruh pelaku usaha sawit, termasuk pekebun rakyat, dapat mengadopsi prinsip keberlanjutan secara konsisten.

Selain aspek tata kelola, peningkatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Sektor sawit dinilai berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan.

“Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang lapangan kerja terbesar di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas kami,” kata Suparmi.

Upaya peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui berbagai program pelatihan, bimbingan teknis, serta pemberian beasiswa bagi keluarga pekerja sawit. Seluruh kegiatan ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja di lapangan.

Selain peningkatan SDM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha sawit. Kerja sama lintas lembaga dinilai penting agar pelaksanaan prinsip keberlanjutan dapat berjalan secara merata di setiap tingkatan usaha.

“Kami mendorong GAPKI Kalsel untuk berkolaborasi lebih erat dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta instansi terkait lainnya, agar keberlanjutan sektor sawit di Kalsel tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar,” ujar Suparmi.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai 506.269 hektare. Sektor tersebut melibatkan 85 perusahaan besar dan 46 pabrik kelapa sawit, dengan produksi CPO sekitar 1,29 juta ton per tahun.

Selain itu, terdapat tiga pabrik minyak goreng berkapasitas 5.750 ton per hari serta dua industri biodiesel berkapasitas 2.500 ton per hari. Keberadaan industri hilir ini memperkuat nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 72 ribu tenaga kerja di wilayah tersebut.***