Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menggelar Pertemuan Teknis Petani Sawit bertema “Pengembangan Sawit untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 3T” di Hotel Grand Banana, Putussibau, Kamis (30/10/2025). (Foto: Gapki.id)

Kapuas Hulu, HAISAWIT – Lebih dari 150 petani sawit menghadiri Pertemuan Teknis Petani Sawit bertema “Pengembangan Sawit untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)” yang digelar Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) di Hotel Grand Banana, Putussibau, Kamis (30/10/2025).

Acara ini menjadi momentum penting bagi petani sawit di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Antusiasme peserta yang melampaui kapasitas ruangan menunjukkan besarnya minat petani Kapuas Hulu dalam mengembangkan usaha sawit secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan dihadiri Ketua DPRD Yanto SP. Dukungan pemerintah daerah memperkuat peran petani sawit sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi berbasis desa.

Ketua Bidang Pengembangan SDM Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sekaligus Co-Presidensi JAGA SAWITAN, Sumarjono Saragih, hadir sebagai narasumber. Ia menilai posisi Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, menghadirkan tantangan tersendiri bagi petani.

“Di satu sisi, masyarakat punya hak untuk hidup sejahtera. Tapi di sisi lain, mereka juga harus menjaga taman nasional dan kelestarian hutan. Karena itu, ruang gerak ekonomi masyarakat sangat dibatasi oleh regulasi dan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk NGO lingkungan,” ujar Sumarjono, dikutip dari laman GAPKI, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, banyak petani di wilayah non-hutan masih menghadapi persoalan klasik terkait bibit palsu. Harga murah dan minimnya informasi membuat sebagian petani tergoda membeli benih tidak bersertifikat dari lapak daring.

Sumarjono menambahkan, edukasi kepada petani menjadi hal penting agar kegiatan usaha sawit berjalan lebih manusiawi dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya perlindungan kerja serta jaminan sosial bagi petani sawit.

“Selain bibit bersertifikat, petani juga perlu dilindungi secara manusiawi. Mereka harus paham soal keselamatan kerja, kesehatan, dan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Sawit tidak hanya tentang lahan, tapi tentang manusia yang menanam dan mengelolanya,” ujarnya.

Melalui platform JAGA SAWITAN, GAPKI berupaya membangun ruang dialog antara pelaku usaha sawit dan serikat buruh. Kolaborasi multipihak dinilai dapat menghasilkan solusi yang konkret terhadap tantangan di sektor sawit.

“Harus ada dialog terbuka dengan semua pihak, termasuk NGO lingkungan. Kalau dialog dilembagakan, hasilnya bisa nyata dan berkelanjutan. Kami di GAPKI sudah membuktikan lewat platform JAGA SAWITAN, yang jadi wadah dialog antara pengusaha sawit dan serikat buruh,” katanya.

Inisiatif baru yang disebut ISAKU atau Inisiatif Sawit Berkelanjutan Kapuas Hulu juga diperkenalkan dalam kegiatan tersebut. Program ini bertujuan memperkuat pengembangan sawit berbasis desa, sejalan dengan semangat menjaga keseimbangan antara ekonomi masyarakat dan kelestarian hutan di wilayah “Heart of Borneo” itu.***