Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo. (Foto: dpr.go.id/Naefuroji/Oji)

Jakarta, HAISAWIT – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong pemerintah memperkuat diplomasi internasional untuk melawan kampanye negatif sawit, dengan narasi berbasis data, demi melindungi kepentingan petani dan nasional.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul maraknya kampanye global yang memosisikan sawit Indonesia secara defensif, sementara pemerintah dinilai perlu menyiapkan komunikasi luar negeri yang lebih terstruktur, faktual, dan berorientasi kepentingan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan perlunya perubahan pendekatan diplomasi sawit Indonesia, dengan penekanan pada penyampaian data objektif dan pembelaan kepentingan petani di forum internasional.

“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” ujar Firman, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (1/01/2026).

Firman menyampaikan industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif global yang tidak sepenuhnya berangkat dari isu lingkungan, melainkan dibungkus kepentingan ekonomi serta proteksionisme dagang negara maju.

Ia menilai tudingan terhadap sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia sering disampaikan sepihak, tanpa pembanding objektif dengan komoditas minyak nabati global lainnya.

Firman juga menyinggung pentingnya keadilan dalam membahas isu lingkungan global, khususnya dalam membandingkan kebutuhan lahan dan dampak ekologis berbagai komoditas pertanian dunia.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujarn Firman.

Firman turut menjelaskan bahwa isu keberlanjutan tetap menjadi perhatian, seiring kebijakan nasional yang telah diterapkan untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit Indonesia.

“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” lanjutnya.

Sejumlah kebijakan telah diterapkan pemerintah, antara lain sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium izin baru, serta penguatan transparansi tata kelola perkebunan kelapa sawit.

Selain Indonesia, Malaysia juga dinilai telah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan, namun perkembangan tersebut kerap diabaikan oleh organisasi nonpemerintah dan negara pengkritik di tingkat global.***