Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Rapat Pengendalian Inflasi. (Foto: Kemendagri RI)

Samarinda, HAISAWIT – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah pusat mencari terobosan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng guna menjaga stabilitas harga pangan saat Rapat Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah di Samarinda, Senin (19/01/2026).

Langkah ini diambil karena data realisasi kewajiban pasar domestik tersebut dinilai masih sangat fluktuatif. Kondisi tersebut berisiko mengganggu rantai produksi serta jalur distribusi minyak goreng di berbagai wilayah Indonesia dalam waktu dekat.

Tomsi menjelaskan keterkaitan erat antara kinerja ekspor kelapa sawit dengan ketersediaan pasokan minyak goreng di pasar lokal. Ia menyebutkan bahwa penurunan angka ekspor secara otomatis akan memperkecil volume wajib pasok bagi kebutuhan masyarakat.

“Kalau ekspor menurun, DMO-nya kecil, maka produksi minyak kita juga menjadi kecil,” ujar Tomsi, dikutip dari rri.co.id, Selasa (20/01/2026).

Sekjen Kemendagri kemudian menekankan adanya kontradiksi besar bagi masyarakat luas sebagai penduduk negara produsen sawit nomor satu di dunia. Ia menilai lonjakan harga minyak goreng merupakan hal yang sangat sulit diterima oleh logika publik.

“Rakyat enggak tahu DMO. Yang mereka tahu kita ini negara sawit terbesar, tapi kenapa harga minyak mahal,” cetus pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendagri tersebut secara lugas.

Kementerian Dalam Negeri mengusulkan skema "kasbon" pasokan dari perusahaan sebagai solusi jangka pendek. Kebijakan ini bertujuan mengamankan cadangan minyak goreng nasional sebelum memasuki masa puncak permintaan pada momentum bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri.

Beberapa poin krusial yang dibahas dalam pertemuan di Kalimantan Timur tersebut antara lain:

• Potensi lonjakan harga akibat minimnya realisasi pasokan DMO bulanan.
• Pentingnya musyawarah antara pemerintah dengan pengusaha sawit nasional.
• Distribusi logistik oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Tomsi mengingatkan bahwa para pejabat memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan solusi kreatif. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan tidak hanya terpaku pada aturan formal jika hal itu menghambat ketersediaan pangan murah bagi rakyat.

“Ini harus kita upayakan demi harga minyak kita murah. Itulah gunanya kita rapat sebagai pejabat,” ucap Tomsi mengakhiri penjelasannya mengenai urgensi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Pemerintah juga menginstruksikan Bulog melakukan intervensi pasar secara masif pada 85 wilayah yang mengalami kenaikan harga. Pemetaan titik gejolak harga pangan mencakup komoditas beras serta minyak goreng yang mulai merangkak naik di pasaran.

Monitoring distribusi dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada hambatan pasokan dari hulu hingga ke hilir. Pengawasan ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di seluruh penjuru tanah air.***