Gambar ilustrasi (Gapki.id)
Jakarta, HAISAWIT – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah memperjuangkan tarif 0 persen untuk ekspor sawit ke Amerika Serikat. Upaya ini dinilai penting guna memperkuat daya saing sawit nasional di pasar global.
GAPKI menilai peluang untuk mengembalikan tarif ekspor sawit ke angka nol persen masih terbuka. Kebijakan tersebut sebelumnya pernah diterapkan oleh Amerika Serikat saat kerja sama perdagangan kedua negara berlangsung baik.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan bahwa secara historis, sawit Indonesia pernah menikmati tarif nol persen di pasar Amerika. Kondisi itu mencerminkan hubungan dagang yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
“Dulu memang 0 persen. Indonesia punya pangsa pasar sawit sekitar 89,9 persen. Amerika tidak bisa memproduksi sawit sendiri, jadi mereka tetap membutuhkan kita,” ujar Eddy, dikutip dari laman Gapki, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, agar negosiasi berjalan seimbang, Indonesia perlu mengusung prinsip timbal balik dalam setiap perundingan. Strategi ini penting untuk menciptakan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan.
“Kita bisa manfaatkan komoditas lain, misalnya impor kedelai dari AS atau pembelian pesawat Boeing. Dengan cara ini, kesepakatan tarif 0 persen jadi lebih realistis,” lanjutnya.
Menurut Eddy, posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia menjadi modal kuat dalam diplomasi ekonomi. Namun, langkah negosiasi tetap harus dilakukan dengan pertimbangan strategis dan kalkulasi ekonomi yang matang.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pembahasan mengenai tarif sawit akan dimulai pada November 2025 setelah pertemuan APEC. Pemerintah menargetkan tarif 0 persen bagi sawit, kakao, dan karet.
Ekonom Bidang Pertanian CORE Indonesia, Eliza Mardian, mengingatkan bahwa menurunkan tarif ekspor hingga nol persen bukan hal mudah. Ia menilai setiap negosiasi perdagangan memiliki risiko dan konsekuensi tertentu yang harus diperhitungkan.
“Pengalaman menurunkan tarif resiprokal dari 32 persen ke 19 persen saja sudah penuh kompromi. Untuk mencapai 0 persen, pasti ada konsekuensi atau trade-off yang harus diperhitungkan,” ujarnya.
Menurut Eliza, dibanding berfokus hanya pada pasar Amerika, Indonesia perlu tetap memperkuat ekspor ke pasar potensial lain yang memiliki pertumbuhan lebih stabil dan prospek jangka panjang.
“Lebih baik fokus memperkuat pasar potensial lain ketimbang memaksakan 0 persen di AS. Semua keputusan harus berbasis data dan memastikan tidak ada sektor domestik yang dikorbankan,” katanya.***
