Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama PTPN di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (16/9/25). (Foto: Dok. DPD RI)

Jakarta, HAISAWIT - Komite II DPD RI menilai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) masih menghadapi sejumlah persoalan dalam menjalankan perannya sebagai perusahaan strategis di sektor perkebunan nasional. Hal itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PTPN di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (16/9/25).

Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menjelaskan bahwa PTPN memerlukan langkah serius dalam meningkatkan kontribusi bagi ketahanan pangan. Ia menilai peran perusahaan tidak hanya pada produksi, tetapi juga penguatan hilirisasi produk perkebunan, termasuk sawit.

“Tentunya kemandirian pangan itu harus melalui upaya mewujudkan swasembada gula, mempercepat hilirisasi produk kelapa sawit, serta memperluas program peremajaan sawit rakyat,” ujar Badikenita, dikutip dari laman DPD RI, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan bahwa kemandirian pangan harus berjalan seiring dengan peningkatan daya saing produk. Menurutnya, PTPN juga perlu mengatasi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada produktivitas perkebunan.

Komite II DPD RI menekankan pentingnya implementasi visi jangka panjang PTPN Next 5G. Visi tersebut mencakup Go Green, Go Digital, Go Circular, Go Global, dan Go Beyond yang diarahkan sebagai strategi transformasi perusahaan.

Badikenita menyebut visi itu harus dijalankan konsisten agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim, tuntutan dekarbonisasi, serta persaingan global. PTPN dinilai memegang peran vital dalam pangan, energi, dan industri berbasis perkebunan.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Riyanto Wisnuardhy menguraikan kondisi perusahaan. Ia menyampaikan PTPN sempat menghadapi kesulitan besar pada 2020 sebelum kembali membukukan laba melalui program restrukturisasi.

Riyanto juga menyinggung persoalan tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan hutan. Ia menyebut PTPN memanfaatkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, Riyanto menyatakan bahwa PTPN mendapat arahan dari Kementerian Pertanian untuk menambah 200 ribu hektare lahan tebu guna mendukung swasembada gula. Dari jumlah tersebut, 45 ribu hektare akan berasal dari lahan PTPN.

Ia menambahkan persiapan sedang dilakukan, dengan target seratusan ribu hektare lahan baru pada tahun depan. Lahan tambahan juga direncanakan berasal dari plasma sebagai bagian dukungan terhadap program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Riyanto menegaskan perlunya pemilahan secara objektif terkait isu banjir. Menurutnya, tidak semua kejadian banjir dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas perkebunan PTPN.***