Capaian ISPO Rendah, Bupati Siak Usulkan Sekretariat Khusus Bantu Petani Sawit

Capaian sertifikasi ISPO di Kabupaten Siak masih rendah, baru sekitar 1.226 hektare. Kondisi ini mendorong Bupati Afni Zulkifli mengusulkan pembentukan sekretariat khusus untuk membantu petani memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sertifikasi sawit.

BERITA

Arsad Ddin

28 November 2025
Bagikan :

Bupati Siak Afni Zulkifli membuka pertemuan lintas sektor mengenai percepatan pengembangan perkebunan sawit rakyat di Kabupaten Siak, Kamis (27/11/2025). (Foto: Humas Siak)

Siak, HAI SAWIT – Pemerintah Kabupaten Siak menyiapkan langkah percepatan untuk meningkatkan capaian ISPO yang saat ini baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Kondisi ini membuat pendampingan teknis bagi petani sawit menjadi semakin mendesak.

Forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah digelar sebagai ruang koordinasi antara pemerintah, petani, dan koperasi. Forum ini membahas langkah peremajaan sawit rakyat yang saat ini mendominasi sekitar 220.974 hektare dari total perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan bahwa berbagai kendala administrasi dalam pengajuan PSR masih sering ditemui, termasuk pemenuhan dokumen yang berkaitan dengan standar ISPO.

Dalam paparannya, Bupati Afni meminta agar forum dapat menjadi wadah pendampingan yang lebih terstruktur bagi petani yang mengalami hambatan teknis.

“Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” ujar Bupati Afni, dikutip dari laman Pemkab Siak, Jumat (28/11/2025).

Ia mengusulkan pembentukan sekretariat di bawah Bapperida agar tersedia ruang konsultasi yang bisa diakses petani maupun koperasi, terutama terkait persiapan dokumen PSR dan persyaratan ISPO.

“Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” kata Bupati Afni.

Di lapangan, penyusunan dokumen teknis masih menjadi tantangan. Banyak petani mengaku kesulitan membuat peta, gambar, atau perhitungan sarpras yang menjadi syarat pengajuan.

Kabid Ekonomi dan SDA, Andi Darmawan, menyebut dukungan lintas dinas dapat mempercepat proses yang selama ini tertunda karena kendala teknis.

“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” ujar Wawan.

Usulan pembentukan sekretariat tersebut menjadi langkah terbaru pemerintah daerah untuk membantu petani sawit memenuhi syarat administrasi ISPO dan mempercepat pengajuan program peremajaan.***

Bagikan :

Artikel Lainnya