(Foto: Mediacenter pemkab Kotim)

Sampit, HAISAWIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) resmi menggandeng sektor perkebunan kelapa sawit melalui penandatanganan perjanjian kerja sama strategis untuk mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan pada Kamis (29/01/2026).

Langkah kolaboratif ini diambil menyusul adanya tantangan fiskal berat berupa pemangkasan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diproyeksikan mencapai Rp2,6 triliun hingga Rp2,7 triliun menyusut menjadi Rp1,9 triliun.

Bupati Kotim, Halikinnor, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah mencari terobosan pendanaan pembangunan. Beliau menekankan pentingnya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara terpadu demi menutup celah defisit keuangan tersebut.

“Kalau ini terkelola dengan baik, potensi dananya sangat besar. Satu miliar rupiah per perusahaan saja, dalam satu tahun sudah puluhan miliar rupiah. Apalagi jika dijalankan sesuai ketentuan undang-undang, persentasenya dari keuntungan perusahaan,” ujar Halikinnor, dikutip dari laman Mediacenter pemkab Kotim, Rabu (04/02/2026).

Data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di wilayah Kotim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 perusahaan tercatat masih aktif beroperasi dan memiliki potensi kontribusi pembangunan.

Agenda penandatanganan kerja sama ini dilakukan bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim. Kegiatan tersebut berlangsung meriah di sela perhelatan Festival Mangaruhi Lauk Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Perikanan setempat.

Berikut adalah poin-poin penting dalam kesepakatan sinergi pembangunan tersebut:

• Pembentukan Forum CSR yang dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
• Sinkronisasi program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur desa dan fasilitas kesehatan.
• Pemetaan kemampuan finansial masing-masing perusahaan perkebunan untuk penyelarasan prioritas daerah.
• Peningkatan publikasi kontribusi positif industri sawit guna memperbaiki citra sektor perkebunan.

“Oleh karena itu, kita harus kreatif mencari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak melanggar aturan. CSR ini adalah potensi besar yang harus kita kelola bersama,” kata Halikinnor dalam pidatonya di Sampit.

Pemerintah daerah tidak meminta bantuan dalam bentuk dana tunai kepada pihak korporasi. Fokus utama sinergi ini adalah mendorong perusahaan melaksanakan pembangunan fisik secara langsung sesuai dengan daftar aspirasi masyarakat lokal.

Pembangunan jalan desa dan sarana kesehatan menjadi prioritas utama yang sulit terakomodasi oleh APBD saat ini. Sekretaris Daerah akan memimpin Forum CSR untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan merata.

Beberapa perusahaan besar yang hadir mendukung inisiatif ini antara lain PT Wilmar, PT Karya Makmur Bahagia, PT Windu Nabatindo Lestari, PT Hutan Sawit Lestari, hingga grup perusahaan Minamas.

Ketua GPPI Kotim, Siswanto, memberikan respons positif dan mengusulkan agar skema kerja sama ini diperluas. Beliau menginginkan kolaborasi tidak terbatas pada sektor perikanan, namun juga melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Festival Mangaruhi Lauk 2026 juga dirangkai dengan peluncuran program Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber). Program ini menjadi simbol integrasi antara ketahanan pangan masyarakat dengan dukungan sumber daya dari sektor swasta.***