Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan arahannya di Rapat Koordinasi Nasional di Sentul, Bogor, Senin, 2 Februari 2026.

(Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bogor, HAISAWIT – Presiden Prabowo Subianto memberikan jawaban tegas terkait beragam kritik yang meragukan kebijakan hilirisasi komoditas kelapa sawit nasional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Kepala Negara memaparkan strategi besar pemerintah untuk mencapai swasembada energi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, sekaligus menepis pandangan negatif pihak-pihak yang skeptis terhadap masa depan industri sawit dalam negeri.

Dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung, Presiden secara lugas menanggapi sentimen negatif publik yang muncul terkait fokus pemerintah dalam mengembangkan komoditas strategis ini sebagai pilar utama ketahanan nasional Indonesia.

“Ada kelompok yang nyinyir, kenapa kelapa sawit? Prabowo mau bikin kelapa sawit? Ya, untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, dikutip dari laman Presiden RI, Rabu (04/02/2026).

Prabowo kemudian menjelaskan visi jangka panjang mengenai kemandirian energi nasional melalui produksi biodiesel guna mengurangi beban impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi nanti kita bikin bio solar, akan buat kita bebas dari ketergantungan luar, yang mau pakai bensin terus silakan. Orang kaya bayar saja harga dunia, tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar, jadi dari kelapa sawit, kita bisa punya derivatif,” tegasnya di hadapan para kepala daerah.

Pemerintah menjadwalkan 18 proyek hilirisasi prioritas pada tahun 2026 yang mencakup berbagai sektor industri strategis dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun demi menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat luas.

Beberapa poin utama dalam rencana hilirisasi tersebut meliputi:

• Pembangunan kilang minyak dan industri gasifikasi batu bara.
• Pengembangan industri oleofood dari kelapa sawit.
• Produksi bioavtur dari bahan baku minyak goreng bekas atau jelantah.

Terkait kebijakan perdagangan internasional, Presiden memberikan instruksi ketat untuk menjaga ketersediaan bahan baku di dalam negeri demi mendukung kelancaran produksi energi hijau yang sedang digarap secara masif oleh pemerintah pusat.

“Sehingga maaf bangsa-bangsa lain, saya tutup, saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu,” kata Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut menjelaskan langkah proteksi sumber daya energi.

Langkah ini didukung oleh pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi yang menghimpun kekuatan aset negara dengan nilai mencapai 1.040 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) guna mendukung percepatan transformasi ekonomi secara mandiri.

Presiden menginstruksikan seluruh jajaran kabinet beserta kepala daerah setanah air agar mengawal implementasi proyek-proyek strategis ini demi memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa paling terpencil.***