Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia  di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau. Sumber Foto: DPDP

Batam, HAISAWIT – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memaparkan hasil optimalisasi dana perkebunan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah guna memperkuat peran sektor perkebunan sebagai penggerak ekonomi nasional dalam mewujudkan agenda pembangunan Asta Cita bagi kesejahteraan masyarakat.

Dilansir dari laman BPDP, Jum'at (23/01/2026), penyaluran dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai Rp12,87 triliun bagi 180 ribu pekebun dengan total luas lahan menyentuh angka 408 ribu hektare hingga akhir 2025.

Data tersebut menunjukkan hasil nyata bagi peningkatan pendapatan pekebun swadaya melalui kenaikan produktivitas lahan. Keberhasilan program ini mendukung aspek keberlanjutan sektor kelapa sawit yang menjadi tumpuan ekonomi di berbagai wilayah perdesaan.

BPDPKS mengelola dana secara transparan guna mendukung komoditas strategis nasional. Selain kelapa sawit, pengelolaan dana tersebut mencakup komoditas kelapa dan kakao yang memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja secara luas.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDPKS, Normansyah Hidayat Syahruddin, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi fokus utama. Dukungan diberikan melalui berbagai skema bantuan yang menyasar langsung kebutuhan para petani di lapangan saat ini.

Skema bantuan tersebut mencakup Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Program ini memfasilitasi kebutuhan teknis untuk meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing perkebunan rakyat di pasar domestik maupun pasar global.

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia meliputi:

• Pemberian dukungan intensifikasi lahan perkebunan.
• Penyediaan alat pascapanen bagi kelompok tani.
• Pembangunan serta peningkatan kualitas jalan kebun.
• Penyediaan alat transportasi dan mesin pertanian.
• Fasilitasi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pembangunan jalan kebun menjadi faktor krusial dalam memangkas biaya logistik petani. Kelancaran transportasi memastikan hasil panen dapat segera terdistribusi ke pabrik kelapa sawit tanpa mengalami penurunan kualitas buah akibat kendala akses jalan.

BPDPKS juga memberikan perhatian pada komoditas kelapa melalui penguatan kelembagaan pekebun. Program peremajaan serta penyediaan sarana produksi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa di berbagai kabupaten penghasil utama.

Sektor kakao turut mendapatkan alokasi dukungan melalui perbaikan mutu hasil panen. Penguatan hilirisasi serta rantai nilai kakao nasional bertujuan agar produk rakyat memiliki nilai tambah tinggi sebelum masuk ke pasar industri pengolahan.

Sinergi antara pemerintah kabupaten dan lembaga pengelola dana sangat krusial. Peran aktif pemerintah daerah diperlukan dalam proses pengusulan, pendampingan teknis, serta pengawasan pemanfaatan dana agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran dan akuntabel.

Optimalisasi dana perkebunan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi pembangunan daerah. Penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem perkebunan yang lebih kuat, produktif, serta memberikan manfaat berkelanjutan.***