Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin (tengah), Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Malaysia, Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom (kanan),Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Sarawak, Datuk Gerawat Gala (kiri).
(Foto: rri.co.id)

Jakarta, HAISAWIT – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan kehormatan delegasi Sarawak guna membahas penguatan perlindungan serta optimalisasi penempatan tenaga kerja pada sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap etos kerja buruh asal Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan Sarawak menyepakati pembentukan satuan tugas khusus sebagai langkah nyata dalam menekan angka pemberangkatan tenaga kerja ilegal yang berisiko mengabaikan standar keselamatan kerja serta pemenuhan hak pekerja.

“Kami sudah satu kesepahaman dan satu langkah untuk mengatasi masalah pekerja migran Indonesia yang berangkat secara tidak prosedural. Kami sepakat segera membentuk Task Force atau satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan ketat,” ujar Mukhtarudin, dikutip dari rri.co.id, Minggu (01/02/2026).

Kerja sama ini melibatkan sinkronisasi pangkalan data antar instansi guna mendukung program pencocokan pekerjaan yang efisien bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum diberangkatkan menuju lini hulu maupun hilir perkebunan.

“Kami mencocokkan kebutuhan Sarawak dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan yang kami lakukan di Indonesia. Jadi, setelah pelatihan, PMI sudah memiliki kepastian penempatan,” ujarnya menjelaskan sistem rekrutmen profesional bagi calon tenaga kerja.

Pemerintah juga melakukan reformasi regulasi dengan memangkas waktu verifikasi dokumen menjadi 21 hari, sementara Pemerintah Sarawak berkomitmen mempercepat penerbitan visa kerja dari 30 hari menjadi hanya 20 hari saja.

Beberapa poin penting hasil kesepakatan antara Indonesia dan Sarawak mencakup:

• Pembentukan satuan tugas khusus pengawasan perbatasan.
• Percepatan proses administrasi dan visa kerja.
• Fasilitas pendidikan bagi keluarga pekerja migran.
• Pertukaran database kebutuhan tenaga profesional.

Mukhtarudin memuji langkah kemanusiaan Pemerintah Sarawak yang memberikan jaminan kesejahteraan sosial serta akses sekolah bagi anak-anak pekerja migran yang tinggal di lingkungan area perusahaan kelapa sawit di Sarawak.

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah Sarawak yang telah memfasilitasi pendidikan anak-anak pekerja migran. Ini bentuk kerja sama kemanusiaan dan persahabatan yang luar biasa,” ujarnya sebagai bentuk pengakuan atas hubungan bilateral yang erat tersebut.

Data mencatat sebanyak 145 ribu warga negara Indonesia saat ini bekerja di Sarawak, dengan produktivitas tinggi pada sektor peladangan yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi kedua wilayah serumpun di Borneo.

Program penempatan ini merupakan bagian dari sasaran kerja Presiden Prabowo Subianto untuk memberangkatkan 500 ribu pekerja migran profesional sepanjang tahun 2026 melalui jalur resmi yang terlindungi oleh hukum negara.***