Pemerintah Kabupaten Sanggau mendesak pemerintah pusat meninjau ulang persentase DBH Sawit karena alokasi saat ini dinilai tidak sebanding dengan kontribusi daerah penghasil, sehingga pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat terhambat.
Arsad Ddin
25 November 2025
Entikong, HAI SAWIT - Pemerintah Kabupaten Sanggau kembali mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang aturan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Dorongan itu muncul akibat ketidakseimbangan antara potensi perkebunan daerah dan nilai DBH yang diterima.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan bahwa kontribusi daerah terhadap produksi sawit nasional belum diikuti alokasi dana yang proporsional. Kondisi ini dinilai menghambat pembangunan daerah.
Susana menekankan pentingnya revisi aturan DBH Sawit agar daerah penghasil dapat merasakan manfaat yang sepadan. Permintaan ini disampaikan sebagai upaya mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Sanggau.
“Mekanisme DBH yang berlaku sekarang belum tepat dan belum adil bagi daerah penghasil, untuk itu kami minta pemerintah pusat mengkaji ulang persentasenya, karena jumlah yang kembali ke daerah masih belum sebanding,” ujar Susana Herpena, dikutip dari laman rri.co.id, Selasa (25/11/2025).
Menurut Susana, ketidakseimbangan alokasi DBH Sawit berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemerintah daerah.
Pemda Sanggau menilai revisi aturan DBH Sawit sangat penting dilakukan agar pembangunan daerah penghasil berjalan lebih optimal dan proporsional sesuai kontribusi sektor sawit.
“Pertimbangan utama dari tuntutan revisi ini adalah memastikan daerah penghasil dapat menikmati manfaat sesuai kontribusinya, jika alokasinya ditingkatkan, pembangunan daerah tentu dapat berjalan lebih optimal,” kata Susana.
Bupati dan jajaran pemerintah daerah terus mendorong dialog dengan pemerintah pusat untuk menemukan mekanisme DBH Sawit yang lebih adil dan seimbang. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi formal dan kajian teknis.
Besarnya perputaran ekonomi dari sektor sawit di Sanggau seharusnya tercermin pada DBH yang kembali ke daerah. Ketidaksesuaian persentase saat ini dinilai mengurangi potensi pengembangan wilayah.
Pemda Sanggau menekankan bahwa revisi DBH Sawit juga berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran pusat. Penyesuaian alokasi dana diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pembangunan lokal.***
📲 Download Haisawit sekarang dan manfaatkan semua fitur unggulannya untuk mendukung kesuksesan Anda di dunia perkebunan sawit!
