Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan menggelar FGD integrasi sawit dan peternakan sapi perah di Banjarbaru, Kamis (7/8/2025). (Foto: Dok. Diskominfomc Kalsel)

Banjarbaru, HAISAWIT - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan menggelar FGD bertema kelapa sawit berkelanjutan dan Pengembangan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan, Tanaman Pangan, Kehutanan, dan Pertambangan (P2SBPTKP), Kamis (7/8/2025).

Acara dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menekankan pentingnya integrasi sawit dan peternakan untuk penguatan ekonomi daerah.

Dalam sambutan, Muhidin menilai peran sawit besar bagi perekonomian, namun harus berpijak pada prinsip berkelanjutan serta arah kebijakan lintas kementerian.

“Hari ini kita rasakan pentingnya sawit bagi perekonomian daerah. Namun, kita ingin keberlanjutan. Kita hadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian agar memberikan arah dan kebijakan strategis, terutama terkait legalitas usaha sawit yang berada di kawasan kehutanan,” ujar Muhidin, dikutip dari laman Media Center Kalsel, Kamis (14/8/2025).

Ia juga mengulas perizinan distribusi hasil sawit yang selama ini diproses di luar provinsi, sehingga dinilai menyulitkan pelaku usaha dan berdampak pada potensi penerimaan daerah.

“Izin keluar sawit masih diminta di Surabaya. Padahal, lokasinya di sini. Saya minta agar ada bank hasil di Pisang, supaya izin dapat dikeluarkan langsung di Kalimantan Selatan. Ini akan memudahkan pengusaha dan meningkatkan PAD,” ucapnya.

Muhidin kemudian menyinggung aspek tanggung jawab sosial perusahaan. Ia menekankan perlunya pelaporan yang jelas dan penyaluran melalui pemerintah provinsi agar terdistribusi ke kabupaten/kota.

“Banyak perusahaan beroperasi di Kalimantan Selatan, tapi kita tidak tahu berapa besar CSR yang diberikan. Saya minta agar seluruh pengusaha menyerahkan CSR-nya melalui Pemprov, nanti provinsi yang membagikan ke kabupaten/kota,” katanya.

Ia memberikan contoh model CSR produktif yang telah dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia, terkait dukungan untuk kelompok peternak di Tanah Laut.

“Kami ingin CSR yang tidak hanya bersifat bantuan, tapi berdampak jangka panjang. Seperti yang dilakukan BSI, membangun fasilitas ternak sapi perah, hasilnya diberikan kepada kelompok peternak. Ini perlu direplikasi di daerah lain,” tambahnya.

FGD menghadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian. Topik yang dibahas mencakup arah kebijakan dan legalitas usaha sawit pada kawasan kehutanan.

Kegiatan ini menjadi bagian agenda peringatan Hari Jadi ke-75 Kalsel. Informasi mengenai jalannya FGD dan pernyataan Gubernur dimuat dalam publikasi resmi Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.***