Guru Besar Universitas Lampung (UNILA), Prof. Udin Hasanudin, menyampaikan bahwa penggunaan bahan baku bioenergi selain CPO memiliki peluang lebih besar untuk menghindari regulasi ketat EUDR yang berlaku di Uni Eropa.
Arsad Ddin
29 Juli 2025
Jakarta, HAISAWIT – Guru Besar Universitas Lampung (UNILA), Prof. Udin Hasanudin, mengemukakan potensi besar penggunaan bahan baku biodiesel non-CPO dalam pertemuan yang digelar BPDP di Jakarta, Selasa (23/07/2025).
Bahan baku tersebut antara lain mencakup limbah sawit seperti minyak dari POME, EFB, SBE Oil, dan minyak jelantah (UCO). Diversifikasi feedstock ini dinilai lebih adaptif terhadap ketentuan regulasi ekspor seperti EUDR.
Dikutip dari laman BPDP, Selasa (29/07/2025), potensi bahan baku alternatif dari limbah dan hasil samping sawit mencapai lebih dari 2 juta ton. Pemanfaatannya disebut dapat mendukung keberlanjutan program biodiesel di dalam negeri.
Selain mengurangi ketergantungan pada CPO, bahan baku non-CPO dipandang lebih ramah regulasi, terutama dalam menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mengatur ketat sumber bahan ekspor.
Namun, penggunaan feedstock alternatif memerlukan proses lebih lanjut. Di antaranya pengujian teknis, penyesuaian spesifikasi mutu, dan dukungan regulasi agar dapat diterapkan secara luas dalam industri biodiesel.
Pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menghadirkan berbagai pihak. Termasuk kementerian teknis, pelaku industri, serta tim pengkaji dari Sucofindo dan Appertani.
Kajian tersebut disusun untuk mendukung implementasi program pencampuran bahan bakar nabati B50. Aspek yang dikaji mencakup teknis, pasokan, ekonomi, dan fiskal yang relevan untuk kebijakan nasional.
Lembaga LEMIGAS dalam pertemuan itu turut memaparkan hasil uji karakteristik biodiesel berbagai campuran, termasuk potensi kualitas dan performa dari beberapa jenis bahan baku biodiesel.
Salah satu tantangan yang dibahas adalah ketergantungan industri biodiesel terhadap metanol impor, yang nilainya mencapai Rp2,85 triliun pada tahun 2023, berdasarkan data dari DMSI.
Dalam agenda tersebut, BPDP dan pemangku kepentingan diminta menyempurnakan hasil kajian dengan mempertimbangkan aspek tarif, distribusi pasokan, serta pengaruh kebijakan terhadap ekspor dan lingkungan.***
📲 Download Haisawit sekarang dan manfaatkan semua fitur unggulannya untuk mendukung kesuksesan Anda di dunia perkebunan sawit!
