Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI bersama Bupati Penajam Paser Utara melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri membahas optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Rabu (1/10/2025). (Foto: Dok. DiskominfoPPU)

Jakarta, HAISAWIT - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mendesak pemerintah pusat agar mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Hal itu disampaikan dalam audiensi Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (1/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mudyat menegaskan bahwa DBH sawit sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah penghasil. Ia menilai kontribusi sektor sawit sudah besar, tetapi manfaatnya harus lebih nyata dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Optimalisasi DBH sawit ini sangat mendesak. Khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini terdampak oleh aktivitas perkebunan,” ujar Bupati Mudyat Noor, dikutip dari laman Diskominfo PPU, Jumat (3/10/2025).

Selain infrastruktur, ia juga menekankan perlunya keseimbangan dalam pembagian manfaat dari DBH sawit. Menurutnya, potensi besar sumber daya perkebunan harus memberi dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah penghasil.

“Masyarakat di daerah penghasil sawit juga harus merasakan manfaat yang seimbang dari kekayaan sumber daya alam ini, terutama melalui perbaikan akses dan fasilitas umum,” lanjutnya.

Audiensi yang berlangsung di Gedung F Lantai 8 Kemendagri itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah anggota AKPSI. Hadir antara lain Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, dan Bupati Mamuju, bersama jajaran pengurus AKPSI.

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dalam kesempatan itu menyambut baik inisiatif AKPSI. Ia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pengelolaan DBH sawit dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Akmal Malik juga menekankan perlunya regulasi yang kuat berbasis data sebagai landasan kebijakan. Ia menyebut langkah ini penting untuk mendukung sinkronisasi program antara daerah dan kementerian terkait di tingkat pusat.

“Regulasi berbasis data sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian/lembaga terkait. Hal ini termasuk dalam mendukung usulan para kepala daerah terkait optimalisasi DBH sawit,” ucap Akmal.

Selain menyangkut regulasi, Akmal menilai sejumlah tantangan harus diselesaikan. Mulai dari penguatan kelembagaan petani, perbaikan infrastruktur yang terbatas, hingga penyesuaian dengan tuntutan global mengenai keberlanjutan perkebunan sawit.

Ia menambahkan bahwa dukungan Kemendagri akan diwujudkan melalui fasilitasi pertemuan lanjutan. Rencana itu mencakup koordinasi dengan kementerian teknis lainnya agar pembahasan terkait DBH sawit bisa lebih komprehensif.***