Jakarta, HAISAWIT - Pemerintah dorong peningkatan produksi biodiesel menjelang target mandatori B50 2026, setelah pelaksanaan B40 2025. Upaya ini bagian dari strategi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Kementerian ESDM menetapkan alokasi biodiesel 2025 sebesar 15,6 juta kiloliter. Langkah ini diikuti penyusunan studi teknis untuk B50 yang berjalan paralel dengan implementasi B40.

Dikutip dari laman IPOSS, Kamis (18/8/2025), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menyatakan kapasitas produksi biodiesel perlu ditambah sekitar 4 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan saat mandatori B50 berlaku.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) masih menjadi tantangan utama. Peningkatan output CPO dianggap diperlukan untuk menjamin pasokan bahan baku biodiesel.

Pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat pada Juli 2025 menghasilkan penurunan rencana tarif menjadi 19 persen, lebih rendah dari ancaman 32 persen. Rincian pengecualian produk masih dalam proses negosiasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Juni 2025 mencapai USD 23,44 miliar, tumbuh 11,29 persen secara tahunan. Angka ini dipengaruhi oleh pergerakan harga dan permintaan komoditas.

Kenaikan pengiriman lemak dan minyak nabati termasuk CPO mencapai 22,05 persen, sementara ekspor emas melonjak lebih dari 100 persen. Fluktuasi volume mengiringi pergerakan harga di pasar internasional.

Pendanaan program biodiesel disesuaikan melalui perubahan pungutan ekspor CPO. Kementerian Keuangan bersama BPDPKS menetapkan pungutan berkisar 4,5–10 persen dari harga referensi.

Dana pungutan dimaksudkan untuk menutup selisih harga antara CPO dan solar dalam program biodiesel. Perubahan ini berimplikasi pada biaya produksi bagi produsen ketika harga CPO tinggi.

Percepatan penerapan sistem ketertelusuran (traceability) disiapkan menjelang berlakunya European Union Deforestation Regulation secara bertahap akhir 2025 hingga 2026, sebagai langkah menjaga akses pasar ekspor sawit Indonesia.***