Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud meninjau jalan perusahaan sawit di Simpang 46 Berau pada Senin (14/07/2025). (Foto: Ahmad Riyandi)

Kutai Timur, HAISAWIT – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengelola jalan milik perusahaan sawit PT Etam Bersama Lestari (EBL) yang sudah lama digunakan sebagai jalur transportasi masyarakat di Kutai Timur.

Jalan sepanjang 38 kilometer itu berada di kawasan Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Jalur tersebut masuk dalam area perkebunan sawit PT EBL dan menjadi bagian dari akses penting antarwilayah.

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud mengungkapkan rencana negosiasi dengan pihak perusahaan sawit agar jalan tersebut bisa dialihkan pengelolaannya ke pemerintah.

“Kita negosiasi agar jalan dikelola pemerintah sehingga terkoneksi lewat pantai (pesisir),” ujar Rudy Mas’ud, dikutip dari laman Setda Kaltim, Senin (21/07/2025).

Rencana ini disampaikan saat kunjungan kerja Gubernur Kaltim ke wilayah utara provinsi, tepatnya di Simpang 46, Kabupaten Berau, bersama sejumlah pejabat teknis.

Menurutnya, jalan ini bisa menjadi jalur strategis untuk mendukung konektivitas dari Berau hingga Bontang dan Samarinda. Termasuk membuka akses menuju wilayah pesisir seperti Biduk-Biduk dan Tanjung Redeb.

Rudy juga meminta agar rencana pengambilalihan jalan sawit tersebut mempertimbangkan keuntungan bersama, baik bagi perusahaan maupun warga sekitar.

“Pastikan jalan perusahaan yang akan dikelola pemerintah akan memberi keuntungan pihak perusahaan dan masyarakat,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bahwa jalan sepanjang 98 kilometer dari Sangkulirang sampai Simpang Lenggok Berau, termasuk 38 kilometer di dalamnya, melintasi lahan kebun sawit PT EBL.

“Jalan sepanjang 38 Km masuk areal milik perusahaan, tapi dipakai secara umum (jalur transportasi masyarakat),” jelas Firnanda.

Ia menambahkan, komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan sudah dilakukan, namun belum mencapai kesepakatan final.

“Namun ketika realisasi dilapangan, pihak EBL belum memberi kepastian,” katanya.

Merespons hal itu, Gubernur Kaltim meminta agar komunikasi lebih lanjut dilakukan secara intensif dan terbuka untuk mencari solusi bersama.

“Kita harus berkomunikasi lebih intensif dan preventif ke perusahaan Pak Nanda,” ucap Rudy saat berdialog dengan Kepala Dinas PUPR di lokasi kunjungan kerja.***