Partisipasi petani sawit swadaya dalam program ISPO tercatat masih di bawah satu persen. BPDP mengusulkan agar program ini disatukan dengan PSR guna mempercepat pendampingan dan penyaluran bantuan langsung di lapangan.
Arsad Ddin
6 Agustus 2025Partisipasi petani sawit swadaya dalam program ISPO tercatat masih di bawah satu persen. BPDP mengusulkan agar program ini disatukan dengan PSR guna mempercepat pendampingan dan penyaluran bantuan langsung di lapangan.
Arsad Ddin
6 Agustus 2025
Jakarta, HAISAWIT – Rendahnya tingkat partisipasi petani sawit swadaya dalam program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi perhatian dalam upaya percepatan standar berkelanjutan di sektor perkebunan.
Sebagai langkah strategis, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mengusulkan penggabungan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan skema sertifikasi ISPO dalam satu jalur terpadu.
Dikutip dari laman BPDP, Rabu (6/8/2025), tingkat kepesertaan petani sawit swadaya dalam program ISPO tercatat masih berada di bawah satu persen dari total luas kebun sawit rakyat di Indonesia per Februari 2025.
Usulan integrasi PSR dan ISPO disampaikan oleh Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II BPDP, Dwi Nusantara, dalam Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi ISPO di Jakarta.
Kesamaan persyaratan administratif antara kedua program tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa sinergi PSR dan ISPO dinilai memungkinkan untuk diterapkan secara efisien.
Melalui pendekatan ini, proses pendampingan dan pendanaan bisa disatukan dalam satu jalur. Petani tidak perlu menjalani dua proses terpisah yang memakan waktu dan tenaga.
Selain itu, skema insentif terpadu juga diajukan untuk mempercepat partisipasi petani. Dukungan seperti pupuk, alat berat, dan sarana prasarana disebut dapat diberikan kepada petani yang telah memiliki sertifikat ISPO dan lahan yang sah.
Penyusunan regulasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi bagian penting dari usulan tersebut agar implementasinya tidak menimbulkan kebingungan di tingkat lapangan.
Salah satu hambatan yang diidentifikasi adalah kurangnya informasi teknis dan pendampingan kepada petani dalam proses pengajuan sertifikasi ISPO secara mandiri.
Dalam forum lokakarya tersebut juga dibahas perlunya penyelarasan kebijakan lintas instansi untuk memperkuat dukungan terhadap program sertifikasi di tingkat petani.
Langkah strategis yang dikembangkan saat ini bertujuan agar sertifikasi ISPO menjadi lebih mudah diakses oleh petani sawit swadaya dan memberikan dampak langsung melalui sinergi program yang tepat sasaran.***